[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ceffa0a1-d921-4770-aed4-9fb30295b032","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2025","number","17","year","2025","published_date","2025-07-11","effective_date","2025-07-25","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

efek-perbankan-teknologiinformasi
2025
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 17, BN.2025 (25)/174 hlm
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mengembangkan industri keuangan yang\r\nmenyediakan alternatif pembiayaan dari sektor pasar\r\nmodal bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui\r\npenerbitan efek dengan memanfaatkan layanan urun\r\ndana yang diselenggarakan oleh penyelenggara layanan\r\nurun dana, perlu dilakukan pengembangan produk dan\r\nlayanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi\r\ninformasi;\r\nb. bahwa pemanfaatan teknologi informasi melalui\r\nlayanan urun dana berbasis teknologi informasi\r\ndiharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi\r\nusaha kecil dan menengah dan pelaku usaha pemula\r\nuntuk mendapatkan pendanaan melalui pasar modal\r\nserta meningkatkan kualitas industri layanan urun\r\ndana dan meningkatkan pelindungan pelaku usaha dan\r\npemodal;\r\nc. bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor\r\n57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui\r\nLayanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas\r\nJasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 tentang\r\nPerubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan\r\nNomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek\r\nmelalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi\r\nInformasi memerlukan penyesuaian dan\r\npenyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan\r\nhukum masyarakat dan kebutuhan industri, sehingga\r\nperlu diganti;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang\r\nPenawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis\r\nTeknologi Informasi; \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kegiatan usaha dan kelembagaan penyelenggara, perizinan penyelenggara, penilaian kemampuan dan kepatutan pihak utama penyelenggara, kewajiban dan larangan penyelenggara, layanan urun dana, penerbit, pemodal, perjanjian layanan urun dana, mitigasi resiko, tata kelola sistem teknologi informasi penyelenggaraan layanan urun dana, edukasi dan perlindungan pengguna layanan urun dana, penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi sejata pemusnah massal, asosiasi penyelenggara, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2025. \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor\r\n57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui\r\nLayanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nOtoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 tentang\r\nPerubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor\r\n57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui\r\nLayanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi \n 174 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6288) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6714).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur tentang penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi. Latar belakang dan tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengembangkan industri keuangan yang menyediakan alternatif pembiayaan dari sektor pasar modal bagi masyarakat dan pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM) serta pelaku usaha pemula (start-up company), melalui penerbitan efek dengan memanfaatkan layanan urun dana yang diselenggarakan oleh penyelenggara layanan urun dana. Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan kualitas industri layanan urun dana serta perlindungan bagi pelaku usaha dan pemodal.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kegiatan layanan urun dana sebagai bagian dari kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Penawaran efek oleh penerbit melalui layanan urun dana tidak dianggap sebagai penawaran umum jika memenuhi persyaratan tertentu, seperti dilakukan melalui penyelenggara berizin OJK, dalam jangka waktu maksimal 12 bulan, dan total dana yang dihimpun tidak melebihi Rp10.000.000.000,00. Peraturan ini juga mengatur kegiatan usaha dan kelembagaan penyelenggara, termasuk badan hukum, permodalan, dan sumber daya manusia. Penyelenggara dilarang melakukan kegiatan usaha selain layanan urun dana, kecuali memiliki izin lain dari OJK atau disetujui oleh OJK. Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi dan/atau pihak lain terkait penggunaan dana dan hasil penerbitan efek bersifat ekuitas berupa saham dan/atau Sukuk berlandaskan dana sosial dan kebajikan.

Badan hukum penyelenggara harus berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Penyelenggara berbentuk perseroan terbatas dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, serta warga negara asing dan/atau badan hukum asing dengan batasan kepemilikan saham asing maksimal 49%. Penyelenggara wajib memiliki modal disetor minimal Rp25.000.000.000,00 dan ekuitas minimal Rp5.000.000.000,00. Anggota Direksi dilarang rangkap jabatan dan wajib berdomisili di Indonesia. Penyelenggara wajib memiliki sumber daya manusia yang ahli di bidang teknologi informasi dan penelaahan terhadap penerbit.

","transitional_provisions","1. Bagi calon Penyelenggara yang telah mengajukan permohonan perizinan sebagai Penyelenggara kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku:\n a. tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan\n b. dikecualikan dari pemenuhan persyaratan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.\n2. Penyelenggara yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku tidak wajib memenuhi persyaratan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.\n3. Pemenuhan ketentuan penggunaan rekening urun dana Pemodal oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.","sanctions","1. Setiap Pihak yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, dan/atau pembatalan persetujuan.","revokes",[97,103],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/227227/peraturan-ojk-no-16pojk042021-tahun-2021","c7a2334b-772b-495a-9d2d-91a8e7a9db0f",{"_98":104,"_100":105,"_36":106},"Peraturan OJK No. 57/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/227071/peraturan-ojk-no-57pojk042020-tahun-2020","cf5ed460-ceb5-47f4-a807-6d8aa8250b68","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 17 OF 2025
CONCERNING
SECURITIES OFFERING THROUGH INFORMATION TECHNOLOGY-BASED
CROWDFUNDING SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY,

\n\n \n \n

Considering:

that to develop a financial industry that provides alternative financing from the capital markets sector for the public and business actors through the issuance of securities by utilizing crowdfunding services organized by crowdfunding service providers, it is necessary to develop financial products and services by utilizing information technology;
that the utilization of information technology through information technology-based crowdfunding services is expected to expand access to financing for small and medium enterprises and startup businesses to obtain funding through the capital markets and improve

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ceffa0a1-d921-4770-aed4-9fb30295b032","actionData","errors"]