[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cee72989-f534-4300-a289-ea209b277d7a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 1 Tahun 2005","number","1","year","2005","published_date","2005-01-31","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maros","place_of_enactment","Turikale","theme","Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

protokoler-dan-keuangan
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (2) Peraturan\r\nPemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan\r\nKeuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan\r\nKeuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maros.\r\n \n Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerahdaerah\r\nTk. II di Sulawesi \r\nUndang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia tahun 1987 Nomor 43.\r\nUndang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara\r\nyang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.\r\nUndang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan\r\nKedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan\r\nRakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah .\r\nUndang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundang-undangan.\r\nUndang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan\r\nDaerah.\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan\r\nKeprotokoleran mengenai Tata Tempat, Tata upacara dan tata\r\npenghormatan .\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan\r\nPemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom .\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan\r\ndan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan\r\nProtokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman\r\nPenyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD.\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2001 tentang\r\nPengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah . \n Kedudukan Protokoler dan Keuangan\r\nPimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maros \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2005. \n 8 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-) ","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maros. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Kedudukan Protokoler:

Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi, termasuk acara pemerintah yang diselenggarakan di daerah dan acara pemerintah daerah yang menghadirkan pejabat pemerintah.
Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dalam berbagai acara resmi dan rapat DPRD.
Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat Pemerintah.

\n\n

Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD:

Penghasilan terdiri dari uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran, tunjangan badan kehormatan, dan tunjangan alat kelengkapan lainnya.
Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati Maros, dengan persentase berbeda untuk Wakil Ketua dan Anggota.
Tunjangan kesejahteraan meliputi tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, penyediaan rumah jabatan/dinas, pakaian dinas, dan uang duka wafat.
Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya disesuaikan dengan masa bakti.

\n\n

Belanja dan Fasilitas Penunjang Kegiatan DPRD:

Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD.
Fasilitas penunjang kegiatan DPRD berupa kendaraan dinas operasional alat kelengkapan DPRD.

\n\n

Pengelolaan Keuangan DPRD:

Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah.
Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Maros No. 6 Tahun 2012 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/48062/perda-kab-maros-no-6-tahun-2012","ce2f0cd2-6f86-4782-89e1-bc05d44d388a","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
NUMBER 1 OF 2005
CONCERNING
THE PROTOCOLARY AND FINANCE POSITION OF LEADERSHIP AND MEMBERS
OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF MAROS REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MAROS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of article 28 paragraph (2) of the Government Regulation Number 24 of 2004 concerning the Protocolary Position and Finance of the Leadership and Members of the Regional House of Representatives, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Protocolary Position and Finance of the Leadership and Members of the DPRD of Maros Regency. \n \n
In view of:	\n \n Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Regions- Level II in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number 74, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number: 1822); \n L

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cee72989-f534-4300-a289-ea209b277d7a","actionData","errors"]