[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ceb07f5f-0025-4e15-8f6b-9cad2f36b289","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah Bagi Bank Umum Syariah","short_title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 Tahun 2025","number","8","year","2025","published_date","2025-11-26","effective_date","2025-11-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ec3e2067-a9e4-4abb-9a01-77551835a577","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Bank Indonesia","short_name","Peraturan BI","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Bank Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah Bagi Bank Umum Syariah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

likuiditas_syariah_perbankan
2025
Peraturan Bank Indonesia NO. 8, BN.2025 (40)/9 hlm
Peraturan Bank Indonesia TENTANG Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah Bagi Bank Umum Syariah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan likuiditas\r\nsebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan moneter dan\r\nuntuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang\r\nberkelanjutan, Bank Indonesia melakukan pengayaan\r\nterhadap surat berharga syariah berkualitas tinggi yang\r\ndapat digunakan dalam transaksi operasi moneter;\r\nb. bahwa dengan dilaksanakannya pengayaan terhadap\r\nsurat berharga syariah berkualitas tinggi dalam transaksi\r\noperasi moneter, Bank Indonesia perlu menambahkan\r\ncakupan agunan yang merupakan surat berharga syariah\r\nyang memiliki peringkat tinggi lainnya yang dapat menjadi\r\nagunan pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan\r\nprinsip syariah bagi bank umum syariah;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan penyesuaian\r\nterhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank\r\nIndonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembiayaan\r\nLikuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah\r\nbagi Bank Umum Syariah, sehingga perlu diubah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas\r\nPeraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang\r\nPembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip\r\nSyariah bagi Bank Umum Syariah; \n Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 \n Peraturan ini mengubah beberapa peraturan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek berdasarkan Prinsip Syariah Bagi Bank Umum Syariah yaitu tentang agunan jaminan PLJPS. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2025. \n Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek berdasarkan Prinsip Syariah Bagi Bank Umum Syariah \n 9 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Bank Indonesia ini merupakan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 mengenai Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek (PLJPS) Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah (BUS). Perubahan ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pengelolaan likuiditas oleh Bank Indonesia, termasuk pengayaan surat berharga syariah berkualitas tinggi yang dapat digunakan dalam transaksi operasi moneter. \n\nPerubahan utama meliputi penambahan cakupan agunan yang dapat diterima sebagai jaminan PLJPS. Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 diubah untuk menambahkan huruf e pada ayat (2) dan mengubah ayat (6), (8), serta (11). Ayat (2) kini mencakup penambahan jenis surat berharga syariah yang memiliki peringkat tinggi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai agunan. Selain itu, diatur lebih rinci mengenai persyaratan sukuk korporasi dan surat berharga syariah lain yang diterbitkan oleh badan hukum lain. \n\nKetentuan mengenai agunan Aset Pembiayaan dan aset tetap juga diperjelas, termasuk persyaratan kualitas, jaminan, dan pengecualian bagi Pembiayaan pegawai atau pensiunan. Terdapat pengaturan khusus mengenai penggunaan Aset Pembiayaan yang direstrukturisasi selama periode stimulus COVID-19. Penggunaan sukuk korporasi, surat berharga syariah lain, Aset Pembiayaan, dan aset tetap sebagai agunan PLJPS memiliki urutan prioritas dan hanya dapat digunakan jika instrumen sebelumnya tidak mencukupi. Dokumen pendukung untuk agunan juga diuraikan lebih lanjut. Ketentuan mengenai jenis surat berharga syariah, kriteria agunan, urutan penggunaan agunan, mekanisme pengagunan, dan dokumen agunan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek berdasarkan Prinsip Syariah Bagi Bank Umum Syariah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/260647/peraturan-bi-no-5","5ce97292-741c-4e5a-81c5-dbdb7a3c2471","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BANK INDONESIA REGULATION NUMBER 8 OF 2025

AMENDING BANK INDONESIA REGULATION NUMBER 5 OF 2023 CONCERNING SHORT-TERM LIQUIDITY FINANCING BASED ON SHARIA PRINCIPLES FOR SHARIA COMMERCIAL BANKS

BY THE GRACE OF THE ALMIGHTY GOD

THE GOVERNOR OF BANK INDONESIA,

\n \n \n

Considering :

that to manage liquidity as part of monetary policy implementation and to support sustainable economic growth, Bank Indonesia is enriching high-quality Sharia securities that can be used in monetary operations transactions;
that with the enrichment of high-quality Sharia securities in monetary operations transactions, Bank Indonesia needs to expand the scope of collateral which comprises other high-rated Sharia securities that can serve as collateral for short-term liquidity financing based on Sharia principles for Sharia commercial banks;
that based on the considerations referred to in points a and b, it

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ceb07f5f-0025-4e15-8f6b-9cad2f36b289","actionData","errors"]