[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ce840aec-72d3-4da1-9980-f1bfda5fccc3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 59 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Di Lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara","short_title","Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 59 Tahun 2003","number","59","year","2003","published_date","2003-07-31","effective_date","2003-01-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","9b39fddb-ef27-4bb8-818e-76af78c5aa14","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Keputusan Presiden (Keppres)","short_name","Keppres","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Di Lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2003
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 59,
Keputusan Presiden (KEPPRES) TENTANG Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Di Lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2003. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001.","scope_and_parties","policy_content","

Keputusan Presiden ini bertujuan untuk menyesuaikan tunjangan jabatan bagi Pejabat Negara di lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dengan perkembangan terkini. Latar belakang kebijakan ini adalah ketidaksesuaian tunjangan yang diatur dalam Keputusan Presiden sebelumnya dengan kondisi saat ini, serta permintaan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan substansial dari keputusan ini mencakup pemberian tunjangan jabatan bulanan kepada Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan Anggota Lembaga Tinggi Negara. Besaran tunjangan ditetapkan berbeda-beda sesuai dengan jabatan, yaitu Rp 18.900.000 untuk Ketua, Rp 15.600.000 untuk Wakil Ketua, Rp 10.100.000 untuk Ketua Muda Mahkamah Agung, dan Rp 9.700.000 untuk anggota lainnya. Pelaksanaan keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, ketentuan yang mengatur mengenai tunjangan jabatan bagi Pejabat Negara di lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001, dinyatakan tidak berlaku.\n2. Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2003.","sanctions","(-)","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","KEPPRES No. 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara TertentuKetentuan yang mengatur mengenai tunjangan jabatan bagi Pejabat Negara di lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Keppres Nomor 168 Tahun 2000, dinyatakan tidak berlaku.","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/58272/keppres-no-168-tahun-2000","9c065f2d-98b5-46c4-992e-5cdff7ca4edf","revoked_by",[],"partially_revokes",[104],{"_95":105,"_97":98,"_36":99},"Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 168 Tahun 2000","partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

DECREE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 59 YEAR 2003
CONCERNING
POSITIONAL ALLOWANCE FOR STATE OFFICIALS
WITHIN STATE HIGH/HIGHEST INSTITUTIONS

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that the positional allowance for State Officials within State High/Highest Institutions as stipulated in Presidential Decree Number 168 of 2000 concerning Positional Allowance for Certain State Officials as amended by Presidential Decree Number 68 of 2001, is no longer in accordance with developments and at the request as stated in the Letter of the Leadership of the House of Representatives of the Republic of Indonesia Number KU.00/6819/DPR-RI/2002 dated December 30, 2002, it is deemed necessary to adjust the Positional Allowance for State Officials within State High/Highest Institutions with a Presidential Decree;

In view of:

Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution;
Law Number 12 of 1980

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ce840aec-72d3-4da1-9980-f1bfda5fccc3","actionData","errors"]