[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ce7d9d5b-fb40-4004-a38e-b99dc252707b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas","short_title","Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2023","number","1","year","2023","published_date","2023-03-13","effective_date","2023-03-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","7ad52b5c-5c61-4ab1-a78d-dd24f9ef64db","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme","short_name","Peraturan BNPT","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"15de7b47-622f-4b9b-a362-3e88bbfdbd96","Penanggulangan Terorisme","tags",[],"location","Badan Nasional Penanggulangan Terorisme","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Naskah Dinas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TATA NASKAH DINAS
2023
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme NO. 1, BN 2023 (243) : 149 hlm
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme TENTANG Tata Naskah Dinas
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan naskah dinas\r\nyang seragam, efektif, dan efisien, diperlukan tata naskah\r\ndinas di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan\r\nTerorisme;\r\nb. bahwa tata naskah dinas di lingkungan Badan Nasional\r\nPenanggulangan Terorisme belum menggunakan media\r\nelektronik dan menyesuaikan dengan peraturan\r\nperundang-undangan sehingga Peraturan Badan\r\nNasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun\r\n2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan\r\nNasional Penanggulangan Terorisme perlu diganti;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan\r\nPeraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme\r\ntentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan\r\nNasional Penanggulangan Terorisme \n 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang\r\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-\r\nUndang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan\r\nTindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003\r\nNomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan\r\natas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang\r\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-\r\nUndang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan\r\nTindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018\r\nNomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6216);\r\n2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang\r\nKearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5071);\r\n3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang\r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009\r\ntentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5286)\r\n4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan\r\nNasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012\r\ntentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46\r\nTahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan\r\nTerorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2012 Nomor 30);\r\n5. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang\r\nPedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);\r\n6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme\r\nNomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja\r\nBadan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 723)\r\nsebaimana telah diubah dengan Peraturan Badan\r\nNasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun\r\n2022 tentang Perubahan Peraturan Badan Nasional\r\nPenanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang\r\nOrganisasi dan Tata Kerja Badan Nasional\r\nPenanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2022 Nomor 1051); \n Bab I. Ketentuan Umum\r\nBab II. Jenis, Susunan, dan Bentuk Naskah Dinas\r\nBab III. Pembuatan Naskah Dinas\r\nBab IV. Pengamanan Naskah Dinas\r\nBab V. Pejabat Penanda tangan Naskah Dinas \r\nBab VI. Pengendalian naskah dinas\r\nBab VII. Ketentuan Penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2023. \n Peraturan\r\nBadan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik\r\nIndonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di\r\nLingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1648),\r\ndicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 149 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini mengatur tentang tata naskah dinas di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tata naskah dinas ini mencakup jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian naskah dinas. Jenis naskah dinas terdiri dari naskah dinas arahan (pengaturan, penetapan, penugasan), korespondensi (internal dan eksternal), dan khusus (surat perjanjian, surat kuasa, berita acara, surat keterangan, surat pengantar, pengumuman, laporan, telaah staf, sertifikat, piagam penghargaan, notula, pedoman). Pembuatan naskah dinas harus memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, keamanan, dan dokumentasi. Pengamanan naskah dinas meliputi penentuan klasifikasi keamanan dan akses. Pengendalian naskah dinas mencakup pengendalian naskah dinas masuk dan keluar.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Peraturan BNPT No. 1 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/254531/peraturan-bnpt-no-1-tahun-2017","4e7673e8-6bcf-490b-bd58-ecc5969df0ca","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
NATIONAL AGENCY FOR
COUNTER-TERRORISM

REGULATION OF THE NATIONAL AGENCY FOR COUNTER-TERRORISM
NUMBER 1 OF 2023
ON
OFFICIAL CORRESPONDENCE MANAGEMENT
WITHIN THE NATIONAL AGENCY FOR COUNTER-TERRORISM

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL AGENCY FOR COUNTER-TERRORISM,

Considering :

that in order to realize the management of official correspondence that is uniform, effective, and efficient, it is necessary to have official correspondence management within the National Agency for Counter-Terrorism;
that the official correspondence management within the National Agency for Counter-Terrorism has not used electronic media and adjusted to the laws and regulations, so that the Regulation of the National Agency for Counter-Terrorism Number 1 of 2017 concerning Official Correspondence Management within the National Agency for Counter-Terrorism needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ce7d9d5b-fb40-4004-a38e-b99dc252707b","actionData","errors"]