[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ce6549d7-0539-4468-bd0f-1ebd8b3349d2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 105 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal perkeretaapian","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 105 Tahun 2015","number","105","year","2015","published_date","2015-07-15","effective_date","2015-06-30","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6a29332a-5f58-415f-b967-691876bd2932","Pendapatan Non Pajak","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal perkeretaapian","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 105, BN.2015/No.1064, jdih.dephub.go.id : 19 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal perkeretaapian
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2015. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Menteri Nomor 72 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 dan untuk mendukung implementasi PNBP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. Jenis-jenis PNBP yang berasal dari jasa transportasi perkeretaapian, seperti sertifikasi sumber daya manusia, sertifikasi sarana dan prasarana, penerbitan izin, pelayanan peralatan, penggunaan sarana dan prasarana, serta biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (Track Access Charge).\n2. Pelaksanaan PNBP dilakukan oleh berbagai direktorat di bawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian, seperti Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Sarana Perkeretaapian, dan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.\n3. Tata cara penagihan, penyetoran, dan pelaporan PNBP, termasuk mekanisme penyetoran langsung oleh Wajib Bayar, melalui Bendahara Penerima, serta tata cara verifikasi dan pelaporan TAC.\n\nPeraturan ini juga mengatur tentang pengenaan tarif atas berbagai jenis PNBP, serta sanksi administrasi berupa denda jika terjadi keterlambatan pembayaran.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal pembayaran PNBP melampaui jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan, Wajib Bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.\n2. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran kekurangan PNBP, wajib bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kekurangan PNBP yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Permen Nomor 72 Tahun 2015","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/103454/permenhub-no-72-tahun-2015","fc12e1db-afe4-414b-a846-65448472ccf0","revoked_by",[102],{"_95":103,"_97":104,"_36":105},"Permenhub No. 84 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian","https://peraturan.bpk.go.id/Details/103280/permenhub-no-84-tahun-2016","4652925a-fe95-4e0d-9c46-d1c05afbcac0","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF TRANSPORTATION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER: PM. 105 YEAR 2015

ABOUT

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ce6549d7-0539-4468-bd0f-1ebd8b3349d2","actionData","errors"]