[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ce46a6ec-e693-40c4-a91b-63a0d76a0797","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":87,"_92":87,"_93":94,"_95":96,"_107":108,"_109":110,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual","short_title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2022","number","21","year","2022","published_date","2022-05-23","effective_date","2022-05-25","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","53ceb3db-a73c-4b08-bbbf-497152f2f387","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_name","Permen PANRB","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2022
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 21, BN.2022/No.526, peraturan.go.id: 70 hlm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2022. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini menetapkan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual. Latar belakangnya adalah perlunya pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme PNS di bidang kekayaan intelektual. Tujuan dari penetapan ini adalah untuk memberikan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas bagi analis kekayaan intelektual.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kedudukan dan Tanggung Jawab: Analis Kekayaan Intelektual berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di Instansi Pembina dan bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pratama, administrator, atau pengawas.
Klasifikasi Jabatan: Jabatan ini termasuk dalam rumpun hak cipta, paten, dan merek.
Kategori dan Jenjang Jabatan: Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual merupakan kategori keahlian yang terdiri dari Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama, Muda, Madya, dan Utama.
Tugas Jabatan: Melaksanakan Analisis dan Evaluasi di Bidang Kekayaan Intelektual.
Unsur Kegiatan: Meliputi perencanaan, pengelolaan permohonan, pemberdayaan, penyelesaian sengketa, evaluasi, dan rekomendasi tindak lanjut layanan kekayaan intelektual.
Hasil Kerja: Rincian hasil kerja yang diharapkan dari setiap jenjang jabatan.
Pengangkatan dalam Jabatan: Melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian, atau promosi dengan persyaratan yang telah ditentukan.
Penilaian Kinerja: Berdasarkan SKP dan perilaku kerja.
Kenaikan Pangkat dan Jabatan: Memenuhi Angka Kredit Kumulatif dan persyaratan lainnya.
Kebutuhan PNS: Dihitung berdasarkan beban kerja.
Kompetensi: Memenuhi Standar Kompetensi sesuai jenjang jabatan.
Pemberhentian dari Jabatan: Karena alasan tertentu seperti mengundurkan diri atau tidak memenuhi persyaratan.
Tugas Instansi Pembina: Menyusun pedoman, standar kompetensi, kurikulum pelatihan, dan menyelenggarakan uji kompetensi.
Organisasi Profesi: Analis Kekayaan Intelektual wajib memiliki organisasi profesi.

\n","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[97,103],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Permen PANRB No. 24 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Kekayaan Intelektual","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/280014/permen-panrb-no-24-tahun-2023","aad1a5f3-51e9-41bb-87c2-bd0e19992797",{"_98":104,"_100":105,"_36":106},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240815/permen-pan-rb-no-1-tahun-2023","ccc0f9da-d0df-4855-aa90-ed22ed5ba1b2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[111],{"_98":112,"_100":105,"_36":106},"Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE APPARATUS EMPOWERMENT
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 21 OF 2022
ON
FUNCTIONAL POSITION OF INTELLECTUAL PROPERTY ANALYST

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF STATE APPARATUS EMPOWERMENT
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas:

that for the career development and improvement of the professionalism of Civil Servants who shall have the scope, duties, responsibilities, and authority to carry out analysis and evaluation in the field of intellectual property, it is necessary to stipulate the Functional Position of Intellectual Property Analyst;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform on the Functional Position of Intellectual Property Analyst;

Bearing

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ce46a6ec-e693-40c4-a91b-63a0d76a0797","actionData","errors"]