For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013

Also known as: Peraturan KPU 21/2013 · Peraturan KPU No. 21 Tahun 2013 · Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013

Status:
Active
Effective Date:4 November 2013Publication Date:4 November 2013
Pemilihan Kepala Daerah & DPRDPolitik & Pemilihan Umum

Information

TypePeraturan Komisi Pemilihan Umum
ThemePerubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013
LocationKomisi Pemilihan Umum
Effective Date04 November 2013
Publication Date04 November 2013
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Amended By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 21 Tahun 2013 ini dikeluarkan sebagai respons terhadap hasil rapat pleno terbuka penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 23 Oktober 2013 dan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait pengawasan dan pencermatan penetapan daftar pemilih Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk melakukan perubahan terhadap tahapan penetapan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di Komisi Pemilihan Umum. Ketentuan substansial dalam peraturan ini adalah perubahan terhadap Lampiran Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012, yang mengatur tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Perubahan ini mencakup penyesuaian jadwal dan tahapan terkait penetapan dan rekapitulasi DPT. Tidak ada pembentukan otoritas baru, penghapusan/penggantian/pelimpahan kewenangan, kewajiban perizinan, pendaftaran, persetujuan, pelaporan, atau notifikasi, persyaratan khusus bagi badan hukum (misalnya modal minimum, aset minimum, kompetensi pejabat, pembentukan fungsi tertentu, pengalokasian anggaran/dana, atau kewajiban pembayaran).

(-)

(-)