[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ce36c758-b385-4f75-9ca7-90dba8562397","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2026 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia","short_title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2026","number","15","year","2026","published_date","2026-03-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Hak Keuangan - Fasilitas Lainnya - Ketua - Anggota - Dewan Pertimbangan Presiden
2026
Peraturan Presiden (Perpres) NO. 15, LN 2026 (28) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Presiden (Perpres) TENTANG Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 19 Tahun 2006. \n Perpres ini mengatur mengenai Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2026. \n Pada saat Perpres ini mulai berlaku, Ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sepanjang yang mengatur mengenai hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Ketua dan Anggota Deuian Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 5 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sepanjang yang mengatur mengenai hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Presiden ini ditetapkan sebagai tindak lanjut atas perubahan bentuk kelembagaan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024. Tujuan utamanya adalah memberikan penyesuaian hak keuangan dan fasilitas bagi Ketua dan Anggota Wantimpres selaku pejabat negara guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mengatur bahwa Ketua dan Anggota Wantimpres berhak menerima hak keuangan yang diberikan setiap bulan dengan besaran Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Selain hak keuangan, mereka juga diberikan fasilitas lainnya yang disetarakan dengan fasilitas yang diberikan kepada menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak penghasilan atas hak keuangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian hak keuangan dan fasilitas ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara. Hak tersebut mulai diberikan sejak Ketua dan Anggota Wantimpres dilantik dan/atau melaksanakan tugas, serta akan dihentikan apabila yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan dari jabatannya.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERPRES No. 96 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan PresidenKetentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sepanjang yang mengatur mengenai hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Ketua dan Anggota Deuian Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, dinyatakan tidak berlaku.","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/42146/perpres-no-96-tahun-2007","4626bc84-7ba1-4027-8544-4e296dd38ef6","revoked_by",[],"partially_revokes",[102],{"_93":103,"_95":96,"_36":97},"Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 Tahun 2007","partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 15 OF 2026
ON
FINANCIAL RIGHTS AND OTHER FACILITIES FOR THE CHAIR AND MEMBERS OF THE PRESIDENTIAL ADVISORY COUNCIL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

that the Presidential Advisory Council of the Republic of Indonesia has undergone an institutional change into a state institution based on Law Number 64 of 2024 on Amendment to Law Number 19 of 2006 on the Presidential Advisory

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ce36c758-b385-4f75-9ca7-90dba8562397","actionData","errors"]