[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ce1f35e7-b7f3-4a52-ba0e-92507491d53e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi","short_title","Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2014","number","3","year","2014","published_date","2015-06-12","effective_date","2015-06-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","65f98345-cb30-49d1-a275-43deda51c9e5","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Komisi Yudisial","short_name","Peraturan KY","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Komisi Yudisial","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pencabutan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pencabutan peraturan - uji kelayakan calon hakim konstitusi - komisi yudisial
2014
Peraturan Komisi Yudisial NO. 3, BN 2014 (820): 2 hlm: jdih.komisiyudisial.go.id
Peraturan Komisi Yudisial TENTANG Pencabutan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi
ABSTRAK:	\n \n Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 20 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang telah menetapkan bahwa Panel Ahli adalah perangkat yang dibentuk oleh Komisi Yudisial untuk menguji kelayakan dan kepatutan Calon Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, dimana tata cara uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli tersebut diatur oleh Peraturan Komisi Yudisial. \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 4 Tahun 2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1-2/PUU-XII/2014. \n Pencabutan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2015. \n Peraturan Komisi Yudisial Nomor 10 Tahun 2013 tentang Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1513) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 2 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 2) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 10 Tahun 2013 tentang Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1513).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Komisi Yudisial ini mencabut Peraturan Komisi Yudisial Nomor 10 Tahun 2013 tentang Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi. Pencabutan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, yang menjadi dasar pembentukan Panel Ahli untuk menguji kelayakan dan kepatutan Calon Hakim Konstitusi, telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014. Dengan dicabutnya peraturan ini, maka ketentuan mengenai uji kelayakan dan kepatutan Calon Hakim Konstitusi yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 10 Tahun 2013 menjadi tidak berlaku.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Peraturan KY No. 10 Tahun 2013 tentang Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/275863/peraturan-ky-no-10-tahun-2013","f43389f9-3199-44c6-af82-1971908e1102","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE JUDICIAL COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3 OF 2014
on
REVOCATION OF THE REGULATION OF THE JUDICIAL COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 10
OF 2013 on THE ELIGIBILITY AND PROPRIETY TEST FOR CANDIDATE CONSTITUTIONAL JUDGES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

JUDICIAL COMMISSION,

Considering / Whereas:

that according to the provisions of Article 1 number 5 and Article 20 paragraph (2) of the Attachment to Law Number 4 of 2014 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2013 on the Second Amendment to Law Number 24 of 2003 on the Constitutional Court to become Law, it has been stipulated that the Panel of Experts means a device formed by the Judicial Commission to test the eligibility and propriety of Candidate Constitutional Judges proposed by the Supreme Court, the House of Representatives and THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, where the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ce1f35e7-b7f3-4a52-ba0e-92507491d53e","actionData","errors"]