[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cdf5cd21-c954-4009-94e6-18be9fb014ae","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Gorontalo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 14 Tahun 2013","number","14","year","2013","published_date","2013-10-28","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Gorontalo","place_of_enactment","Gorontalo","theme","Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

organisasi dan tata kerja lembaga lain
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2013/No.14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain
ABSTRAK:	\n \n Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo ini adalah UU No.8 Tahun 2974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.16 Tahun 2006; UU No.12 Tahun 2011; PP No.16 Tahun 1994; PP No.100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No.13 Tahun 2002; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.43 Tahun 2009; PP No.6 Tahun 2010; Perpres No.8 Tahun 2008; Permendagri No.57 Tahun 2007; Permendagri No.17 Tahun 2009; Permendagri No.40 Tahun 2011. \n Dalam Peraturan ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain termasuk didalamnya mengatur tentang Pembentukan, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat, Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Kops Pegawai Republik Indonesia (Kopri) Provinsi Gorontalo, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo, Badan Koordinasi Penyuluhan, Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Gorontalo Di Jakarta, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian Dan Esselon, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2013. \n Terdiri dari 31 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);\n2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);\n3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja lembaga lain di Provinsi Gorontalo. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik melalui penataan struktur organisasi perangkat daerah agar lebih efisien dan efektif. Tujuannya adalah untuk menciptakan organisasi yang solid dan mampu melaksanakan fungsi-fungsi kebijakan pemerintah sesuai dengan visi dan misi daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi dari beberapa lembaga lain, yaitu:\n\n1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat: Bertugas menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat.\n2. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI: Melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI.\n3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD): Bertugas menetapkan pedoman dan pengarahan penanggulangan bencana, termasuk pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.\n4. Badan Koordinasi Penyuluhan: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koordinasi penyuluhan.\n5. Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Gorontalo di Jakarta: Melaksanakan kegiatan fasilitasi hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, dan pihak lainnya di Jakarta.","transitional_provisions","1. Pemangku jabatan struktural yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai dilakukannya pelantikan pejabat baru, berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[98,104],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","PERDA Prov. Gorontalo No. 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahPasal l sampai dengan Pasal 10, dan Pasal 22 sarnpai dengan Pasal 36","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/211931/perda-prov-gorontalo-no-3-tahun-2022","e62ff64d-88f2-42bb-81de-9d69ffe3a68c",{"_99":105,"_101":106,"_36":107},"PERDA Prov. Gorontalo No. 03 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat DaerahPasal l sampai dengan Pasal 10, dan Pasal 22 sampai dengan Pasal 36","https://peraturan.bpk.go.id/Details/207703/perda-prov-gorontalo-no-03-tahun-2022","26cd7963-085f-48b5-a957-c3b595471af8","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF GORONTALO
REGIONAL REGULATION OF GORONTALO PROVINCE
NUMBER 14 OF 2013
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE OF OTHER INSTITUTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF GORONTALO,

Considering:

that for institutional efficiency and effectiveness as an effort to realize good governance, it is necessary to structure the Organization and Work Procedure of Regional Apparatus;
that regional government institutions are directed to become solid organizations and able to act as a forum for implementing government policy functions in accordance with the vision and mission;
that to implement the provisions of Article 2 paragraph (1) of Government Regulation Number 41 of 2007 concerning Regional Apparatus Organizations, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Other Institutions;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to stipulate a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cdf5cd21-c954-4009-94e6-18be9fb014ae","actionData","errors"]