[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cd3ea327-b945-4e27-8dc9-494a5b9401d0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/9/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah","short_title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/9/PBI/2016 Tahun 2016","number","18/9/PBI/2016","year","2016","published_date","2016-03-31","effective_date","2016-06-03","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ec3e2067-a9e4-4abb-9a01-77551835a577","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Bank Indonesia","short_name","Peraturan BI","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Bank Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Bank Indonesia NO. 18/9/PBI/2016, LN 2016/NO 106 PERATURAN.GO.ID : 11 HLM
Peraturan Bank Indonesia TENTANG Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2016. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bank Indonesia ini mengatur dan mengawasi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah. Latar belakangnya adalah untuk mendorong stabilitas sistem keuangan dan moneter melalui sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal, serta pengelolaan uang Rupiah yang memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jumlah, jenis pecahan, waktu, dan kondisi yang layak edar, serta aman dari pemalsuan.

Ketentuan Substansial:

Pengaturan Sistem Pembayaran: Mencakup instrumen pembayaran, kelembagaan, mekanisme penyelenggaraan, dan infrastruktur. Berlaku bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan Sistem Pembayaran di Indonesia.
Pengaturan Pengelolaan Uang Rupiah: Mencakup perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan uang Rupiah.
Pengaturan Kegiatan Layanan Uang: Bertujuan untuk mewujudkan Kegiatan Layanan Uang yang aman dan sehat, meliputi kegiatan penukaran valuta asing bukan bank, penyelenggaraan jasa pengolahan uang Rupiah, pembawaan uang kertas asing (UKA), dan kegiatan layanan uang lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pengaturan mencakup jasa yang disediakan, penyelenggara, mekanisme penyelenggaraan, dan infrastruktur.
Pengawasan: Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Kegiatan Layanan Uang, yang bertujuan untuk menilai kepatuhan, memastikan kelancaran, keamanan, efisiensi, dan keandalan, serta memastikan tata kelola yang baik. Pengawasan dilakukan melalui pengawasan tidak langsung dan langsung.

Setiap pihak wajib mematuhi ketentuan Bank Indonesia di bidang Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Kegiatan Layanan Uang.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pihak yang melanggar Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, dan/atau Pasal 18 ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, denda, penghentian sementara kegiatan, perubahan status kepesertaan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, dan/atau pencabutan izin.\n2. Pihak yang ditugaskan oleh Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan langsung yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, rekomendasi untuk dikeluarkan dari daftar profesi, dan/atau rekomendasi pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Peraturan BI No. 4 Tahun 2025 tentang Kebijakan Sistem Pembayaran","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/317896/peraturan-bi-no-4-tahun-2025","1eba4030-ed82-48e2-9e90-e2c5d37b2cb0","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Number 106 Year 2016

BANK INDONESIA REGULATION
NUMBER 18/9/PBI/2016
ON
REGULATION AND SUPERVISION OF THE PAYMENT SYSTEM AND RUPIAH CURRENCY MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF BANK INDONESIA,

Considering:

that in order to encourage the maintenance of financial system stability and monetary stability, a smooth, safe, efficient, and reliable payment system is needed that contributes to the economy, monetary stability, and financial system stability by taking into account access expansion, consumer protection, and national interests;
that in order to encourage the maintenance of financial system stability and monetary stability, Rupiah currency management is also needed that is able to meet the Rupiah currency needs in the community in sufficient nominal amounts, appropriate denominations, on time, and in marketable condition and safe from counterfeiting efforts

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cd3ea327-b945-4e27-8dc9-494a5b9401d0","actionData","errors"]