[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cd3332f5-1ef5-46ef-a3d8-dd43e25588b1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sarolangun Nomor 15 Tahun 2015 tentang Retribusi Terminal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun No. 15 Tahun 2015","number","15","year","2015","published_date","2015-12-31","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sarolangun","place_of_enactment","Sarolangun","theme","Retribusi Terminal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI - TERMINAL
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2015/NO.15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Terminal
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Perda tentang Retribusi Terminal \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 69 Tahun 2010 \n Perda ini mengatur mengenai Retribusi Terminal, antara lain meliputi: nama, objek, dan subjek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi; struktur dan besarnya tarif retribusi; wilayah pemungutan; penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran; penagihan; penghapusan retribusi yang kedaluwarsa; insentif pemungutan; penyidikan; ketentuan pidana \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015. \n Pada saat Perda ini mulai berlaku, maka Perda No. 33 Tahun 2001 tentang Retribusi Terminal beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 9 hlm, Penjelasan 2 hlm, Lampiran 1 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2001 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2001 Nomor 33, Seri B, Nomor 15) beserta Perubahannya.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Terminal di Kabupaten Sarolangun. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\nObjek Retribusi: Pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.\nSubjek Retribusi: Orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas di lingkungan Terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.\nGolongan Retribusi: Retribusi Terminal termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Usaha.\nCara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.\nPrinsip Penetapan Tarif: Didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan berorientasi pada harga pasar. Tarif ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.\nWilayah Pemungutan: Dipungut di wilayah daerah dimana tempat jasa pelayanan diberikan.\nPembayaran: Menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan (karcis, kupon, kartu langganan), disetor secara bruto ke Rekening Kas Umum Daerah, dan harus dilakukan secara tunai/lunas.\nPenagihan: Dilakukan dengan STRD dan didahului Surat Teguran jika tidak dibayar tepat waktu, dengan sanksi bunga 2% per bulan.\nPenghapusan Piutang: Piutang retribusi yang kedaluwarsa (setelah 3 tahun) dapat dihapuskan dengan keputusan Bupati.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kab. Sarolangun No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/277149/perda-kab-sarolangun-no-8-tahun-2023","7bd8f6bc-ffbc-4356-8676-1c434e6f1bd3","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SAROLANGUN
JAMBI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SAROLANGUN REGENCY
NUMBER 15 OF 2015
CONCERNING
TERMINAL RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SAROLANGUN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Terminal Retribution;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 54 of 1999 concerning the Establishment of Sarolangun Regency, Tebo Regency, Muaro Jambi Regency and East Tanjung Jabung Regency (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 182, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3903) as amended by Law Number 14 of 2000 concerning Amendments to Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cd3332f5-1ef5-46ef-a3d8-dd43e25588b1","actionData","errors"]