[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cd078b4f-bc85-4d34-8cab-70ad8c7c5480","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural","short_title","Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2007","number","31","year","2007","published_date","2007-09-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","810d3935-acb8-420c-8060-ce12bbb0a808","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara","short_name","Perka BKN","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Badan Kepegawaian Negara","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2007
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara NO. 31, jdih.bkn.go.id : 3 hlm.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara TENTANG Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2007. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mengatur tentang tata cara permintaan, pemberian, dan penghentian tunjangan jabatan struktural bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan struktural. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan permintaan, pemberian, dan penghentian tunjangan tersebut.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Penetapan Pemberian Tunjangan:** PNS yang diangkat dalam jabatan struktural berhak mendapatkan tunjangan setiap bulan sesuai dengan tingkat eselon jabatannya. Keputusan pengangkatan harus mencantumkan tingkat eselon dan besarnya tunjangan yang berhak diterima. Tunjangan dibayarkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah pelantikan.\n2. **Prosedur Permintaan Pembayaran:** Pejabat Pembuat Daftar Gaji mengajukan usul permintaan pembayaran tunjangan dengan melampirkan Surat Pernyataan Pelantikan (SPP) dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT). Setiap awal tahun anggaran, pejabat yang berwenang membuat Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMJ).\n3. **Penghentian Pembayaran:** Pembayaran tunjangan dihentikan mulai tanggal 1 bulan berikutnya jika PNS diberhentikan dari jabatan struktural, meninggal dunia, diberhentikan sebagai PNS, menjalani cuti di luar tanggungan negara atau cuti besar, diangkat dalam jabatan fungsional, atau dijatuhi hukuman penjara/kurungan. PNS yang diberhentikan karena tugas belajar lebih dari 6 bulan juga dihentikan tunjangannya.\n\nPeraturan ini juga mengatur kondisi lain-lain terkait tunjangan jabatan struktural, seperti dalam hal PNS merangkap jabatan fungsional, hanya dibayarkan satu tunjangan yang lebih besar atau lebih menguntungkan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Perka BKN No. 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/142739/perka-bkn-no-9-tahun-2006","438a568d-ffe1-493d-acd5-daf24da07281","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE CIVIL SERVICE AGENCY

PROCEDURES FOR REQUESTING, GRANTING, AND TERMINATING
STRUCTURAL POSITION ALLOWANCES

REGULATION OF THE HEAD OF THE STATE CIVIL SERVICE AGENCY
NUMBER : 31 OF 2007
DATE : SEPTEMBER 6, 2007

STATE CIVIL SERVICE AGENCY

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cd078b4f-bc85-4d34-8cab-70ad8c7c5480","actionData","errors"]