[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cd0533c4-1427-4bf8-b7a6-98920778fdec","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 5 Tahun 2009","number","5","year","2009","published_date","2009-03-30","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka","place_of_enactment","Sungailiat","theme","Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-PELAYANAN-KESEHATAN-PADA-PUSAt-KESEHATAN-MASYARAKAT
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD No.5 Seri B 2009
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang kesehatan agar dapat berjalan tertib, lancar dan bertanggung jawab maka dipandang perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Daerah;\r\nRetribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud huruf a adalah salah satu jenis retribusi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang termasuk dalam Retribusi\r\nPelayanan Kesehatan. \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 28 Thn 1959; UU No. 8 Thn 1981; UU No. 10 Thn 1992; UU No. 23 Thn 1992; UU No. 18 Thn 1997; UU No. 27 Thn 2000; UU No. 1 Thn 2004; UU No. 10 Thn 2004; UU No. 32 Thn 2004; PP No. 27 Thn 1983; PP No. 7 Thn 1987; PP No. 66 Thn 2001; PP No. 79 Thn 2005; PP No. 38 Thn 2007; Perda Kab. Bangka No. 2 Thn 2008; Perda Kab. Bangka No. 10 Thn 2008. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat; Kebijakan; Pelayanan Kesehatan; Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Dasar Pengenaan dan Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Pengelolaan Keuangan; Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah; Tata Cara Penetapan Retribusi; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan Retribusi; Tata Cara Pengurangan, Peringanan dan Pembebasan Retribusi; Tata Cara Pembentukan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembatalan; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; Kadaluwarsa; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah :\r\n1. Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan II Bangka\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 1998 Nomor 4 Seri B) sebagimana\r\ntelah diubah dengan Peraturan daerah kabupaten Bangka Nomor 17 Tahun 2001\r\ntentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Bangka nomor 11\r\nTahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2001 Nomor 7 Seri B) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\r\n2. ketentuan mengenai pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana diatur dalam angka 1, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 26 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan II Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 1998 Nomor 4 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah kabupaten Bangka Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Bangka nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2001 Nomor 7 Seri B), ketentuan mengenai pelayanan kesehatan di Puskesmas.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Bangka. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar berjalan tertib, lancar, dan bertanggung jawab. Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas merupakan salah satu jenis retribusi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.
Setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu, Pusling, dan Puskesdes/Polindes diwajibkan membayar retribusi sesuai tarif yang ditetapkan, kecuali bagi mereka yang diberikan aturan tersendiri.
Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada golongan masyarakat yang dijamin oleh pihak tertentu atau pihak ketiga lainnya, biayanya ditetapkan atas dasar kesepakatan melalui perjanjian kerjasama.
Pemerintah Daerah melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Sepintu Sedulang (JKSS) dengan memberikan pelayanan kesehatan secara gratis.
Jenis pelayanan kesehatan yang dikenakan retribusi meliputi rawat jalan, rawat inap, rawat kunjungan, tindakan medik, pemeriksaan penunjang diagnostik, dan pemeriksaan kesehatan tertentu.
Tarif retribusi untuk berbagai jenis pelayanan kesehatan diatur secara rinci dalam peraturan ini.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali Jumlah (Rp) retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","PERDA Kab. Bangka No. 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/24760/perda-kab-bangka-no-4-tahun-2011","955273a7-1c20-4535-8e60-a884e5d8ca24","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BANGKA REGENCY GOVERNMENT
COPY
BANGKA REGENCY REGULATION
NUMBER 5 OF 2009
ABOUT
HEALTH SERVICE RETRIBUTION AT
COMMUNITY HEALTH CENTERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANGKA,

Considering:

that in order to improve services to the community in the health sector so that they can run in an orderly, smooth and responsible manner, it is deemed necessary to regulate the provisions regarding Health Service Retribution at Community Health Centers in the Region;
that the Health Service Retribution at Community Health Centers as referred to in letter a is one type of retribution regulated in Government Regulation Number 66 of 2001 concerning Regional Retribution which is included in Health Service Retribution;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to regulate and stipulate it by a Regional Regulation of Bangka Regency;

In View of:

Law Number 28 of 1959 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cd0533c4-1427-4bf8-b7a6-98920778fdec","actionData","errors"]