[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cce4e8f4-d05b-47b8-96fa-429c824aab48","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofosika","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 61 Tahun 2008","number","61","year","2008","published_date","2008-09-02","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofosika","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2008
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 61, LLSETKAB : 22 HLM
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofosika
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2008. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005\n2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Hal ini penting untuk mendukung pembangunan nasional dan melindungi masyarakat dari dampak bencana alam. Selain itu, Indonesia memiliki tanggung jawab dalam kerja sama internasional terkait data dan informasi di bidang tersebut.

Ketentuan Substansial: BMKG, sebagai lembaga pemerintah non-departemen, bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala. BMKG memiliki tugas melaksanakan pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, termasuk kualitas udara. Fungsi BMKG meliputi perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan observasi, pengolahan data, penyampaian informasi, dan kerja sama internasional. Organisasi BMKG terdiri dari Kepala, Sekretariat Utama, beberapa Deputi, Inspektorat, Pusat, dan Unit Pelaksana Teknis. BMKG dikoordinasikan oleh Menteri Perhubungan.

","transitional_provisions","1. Bidang tugas terkait meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika tetap dilaksanakan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika sampai penataan organisasi BMKG selesai.\n2. Pegawai Negeri Sipil di Badan Meteorologi dan Geofisika menjadi Pegawai Negeri Sipil pada BMKG.\n3. Kepala BMKG dan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengatur penyelesaian administrasi kepegawaian dari Badan Meteorologi dan Geofisika ke BMKG.\n4. Seluruh aset negara yang dikelola oleh Badan Meteorologi dan Geofisika beralih ke BMKG.\n5. Seluruh hak dan kewajiban Badan Meteorologi dan Geofisika dalam penyampaian informasi dan peringatan dini beralih ke BMKG.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERPRES No. 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/276838/perpres-no-12-tahun-2024","aa70cb42-46f9-4ff9-b5de-ba81f7596ce7","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[111],{"_96":112,"_98":113,"_36":114},"KEPPRES No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen","https://peraturan.bpk.go.id/Details/57340/keppres-no-103-tahun-2001","c37a175a-14ae-4e43-b854-e27088909957","partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 61 OF 2008
CONCERNING
METEOROLOGICAL, CLIMATOLOGICAL, AND GEOPHYSICAL AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that the need for fast, accurate, and accountable data and information in the fields of meteorology, climatology, and geophysics is absolutely necessary not only to support national development but also to protect the public and minimize the impact of damage caused by natural disasters;
that climatological data and information are needed for monitoring climate change both nationally and internationally, and for the purposes of various activities in the context of national development, so that it needs to be handled in a more focused and coordinated manner;
that the Unitary State of the Republic of Indonesia, as part of the international community, has obligations and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cce4e8f4-d05b-47b8-96fa-429c824aab48","actionData","errors"]