[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cca2d994-5507-44df-bad5-b33759021716","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu No. 7 Tahun 2014","number","7","year","2014","published_date","2014-08-22","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"732afec5-0659-46fa-81bc-41157be5f98c","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Indramayu","place_of_enactment","Indramayu","theme","Pengelolaan Barang Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Barang Milik Daerah - Pengelolaan
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD 2014/7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa pengelolaan barang milik daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal; bahwa dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang pejabat pengelolaan barang milik daerah, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan barang milik daerah oleh badan layanan umum daerah, barang milik daerah berupa rumah negara, ganti rugi dan sanksi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2014. \n Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2008 dicabut. \n 103 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Indramayu. Latar belakangnya adalah kebutuhan untuk mengelola barang milik daerah yang semakin berkembang dan kompleks secara optimal, serta menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Tujuan dari pengelolaan ini adalah untuk mengamankan barang milik daerah, menyeragamkan langkah-langkah pengelolaan, dan memberikan jaminan kepastian dalam pengelolaan.

Ketentuan substansial mencakup:

Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah: Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan, dibantu oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, Kepala SKPD sebagai Pembantu Pengelola, Kepala SKPD selaku Pengguna Barang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku Kuasa Pengguna Barang, Penyimpan Barang, dan Pengurus Barang.
Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran: Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.
Pengadaan: Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
Penggunaan: Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati, dengan pengecualian tertentu yang dapat didelegasikan kepada Pengelola Barang.
Pemanfaatan: Bentuk pemanfaatan meliputi sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna, dan kerjasama penyediaan infrastruktur.
Pengamanan dan Pemeliharaan: Pengamanan meliputi administrasi, fisik, dan hukum. Pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau Kuasa Pengguna Barang.
Penilaian: Penilaian dilakukan dalam rangka penyusunan neraca daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan.
Pemindahtanganan: Dilakukan dengan cara penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah daerah.
Pemusnahan: Dilakukan jika barang tidak dapat digunakan, dimanfaatkan, atau dipindahtangankan.
Penghapusan: Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna dan Daftar Barang Milik Daerah.
Penatausahaan: Meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.
Pengawasan dan Pengendalian: Dilakukan oleh Pengguna Barang dan Pengelola Barang.

\n","transitional_provisions","1. Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah terjadi dan belum mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, Bupati dapat menerbitkan persetujuan terhadap kelanjutan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan ketentuan Pengelola Barang menyampaikan permohonan persetujuan untuk sisa waktu Pemanfaatan sesuai dengan perjanjian kepada Bupati, dengan melampirkan:\n 1. usulan kontribusi dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan\n 2. laporan hasil audit aparat pengawas fungsional pemerintah daerah.\n2. Tukar Menukar Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan tanpa persetujuan pejabat berwenang dan barang pengganti telah tersedia seluruhnya, dilanjutkan dengan serah terima Barang Milik Daerah dengan aset pengganti antara Pengelola Barang dengan mitra Tukar Menukar dengan ketentuan:\n 1. Pengelola Barang memastikan nilai barang pengganti sekurang-kurangnya sama dengan nilai Barang Milik Daerah yang dipertukarkan; dan\n 2. Pengelola Barang membuat pernyataan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Tukar Menukar tersebut.\n3. Bupati dapat menerbitkan persetujuan Penghapusan atas Barang Milik Daerah yang telah diserahterimakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan permohonan dari Pengelola Barang.\n4. Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan Pemanfaatan sebelum diberikannya persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b serta pelaksanaan Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak dalam Pemanfaatan atau Tukar Menukar tersebut.\n5. Seluruh kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah yang telah mendapatkan persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, dinyatakan tetap berlaku dan proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku.\n6. Seluruh kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah yang belum mendapat persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap kerugian Daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Indramayu No. 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/279802/perda-kab-indramayu-no-14-tahun-2008","8571a664-a7cc-4037-8e2d-038ad02b157a","revoked_by",[101],{"_94":102,"_96":103,"_36":104},"PERDA Kab. Indramayu No. 8 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH","https://peraturan.bpk.go.id/Details/140187/perda-kab-indramayu-no-8-tahun-2017","eb889ba5-2a61-459a-8d3c-2cd10092771b","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

Copy
NO: 7/LD/2014
INDRAMAYU REGENCY REGIONAL GAZETTE
NUMBER: 7 YEAR 2014

REGIONAL REGULATION OF INDRAMAYU REGENCY
NUMBER: 7 YEAR 2014
on
MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF INDRAMAYU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Whereas:

that the management of regional assets that are increasingly developing and complex needs to be managed optimally;
that with the enactment of Government Regulation Number 27 of 2014 concerning the Management of Regional Assets, the Regional Regulation of Indramayu Regency Number 14 of 2008 concerning the Management of Regional Assets needs to be adjusted;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Management of Regional Assets;

Bearing in Mind:

Article 18 Paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cca2d994-5507-44df-bad5-b33759021716","actionData","errors"]