[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cc996b43-3583-41f1-b7f2-260e2adb0985","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2019","number","5","year","2019","published_date","2019-02-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sijunjung","place_of_enactment","Muaro Sijunjung","theme","PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Setiap orang
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2019 NOMOR 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berguna untuk membiayai\r\npenyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; \r\nbahwa berdasarkan perkembangan dan/atau perubahan peraturan yang berlaku mengenai retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pelayanan kesehatan hewan dan retribusi pelayanan tera/tera ulang maka perlu dilakukan perubahan terhadap retribusi tersebut; \r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum perlu dilakukan perubahan \n Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, \n PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2019. \n 45 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 4).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terkait retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pelayanan kesehatan hewan, dan retribusi pelayanan tera/tera ulang. Perubahan meliputi beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012, termasuk perubahan, penyempurnaan, penghapusan, dan penambahan beberapa pasal.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. Jenis Retribusi Jasa Umum yang meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.\n2. Objek dan Subjek Retribusi untuk masing-masing jenis retribusi, termasuk tarif retribusi yang digolongkan berdasarkan jenis pelayanan atau fasilitas yang digunakan.\n3. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa untuk setiap jenis retribusi.\n4. Masa Retribusi untuk setiap jenis retribusi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2024","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/311415/perda-kab-sijunjung-no-1-tahun-2024","5aa53e2b-9148-4aaf-9e7b-2b7480c10b6d","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SIJUNJUNG
WEST SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SIJUNJUNG REGENCY
NUMBER 5 OF 2018
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 3
YEAR 2012 CONCERNING REGIONAL FEES FOR PUBLIC SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SIJUNJUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that regional fees are one source of
regional revenue that is useful for financing
the implementation of regional government in
providing services to the community;
that based on developments and/or
changes in regulations regarding fees
for motor vehicle testing, animal health
service fees and tera/re-tera service fees
it is necessary to make changes to
these fees;
that based on the considerations as
referred to in letter b, the Regional Regulation
Number 3 of 2012 concerning Regional Fees for Public Services
as amended by Regional Regulation
Number 4 of 2016 concerning Amendments to
Regional Regulation Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cc996b43-3583-41f1-b7f2-260e2adb0985","actionData","errors"]