[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cbc08bdb-9578-4b68-97eb-4794de9a5e9b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan","short_title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2026","number","1","year","2026","published_date","2026-01-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"sectors",[75],"Perpajakan","location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak
2026
Peraturan Menteri Keuangan NO. 1, BN 2026 (53); 35 hlm.
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mendukung transformasi Badan Usaha\r\nMilik Negara dan pencapaian misi Badan Usaha Milik\r\nNegara melalui restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara\r\nperlu dilakukan penyesuaian kembali kebijakan di bidang\r\nperpajakan mengenai penggunaan nilai buku atas\r\npengalihan dan perolehan harta dalam rangka\r\npenggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan\r\nusaha;\r\nb. bahwa ketentuan mengenai penggunaan nilai buku atas\r\npengalihan dan perolehan harta sebagaimana diatur dalam\r\nPeraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024\r\ntentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan\r\nSistem Inti Administrasi Perpajakan sebagaimana telah\r\nbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri\r\nKeuangan Nomor 54 Tahun 2025 tentang Perubahan\r\nKetiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun\r\n2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka\r\nPelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan belum\r\ndapat menampung kebutuhan terkait dengan adanya\r\npenyesuaian kembali kebijakan di bidang perpajakan\r\nmengenai penggunaan nilai buku atas pengalihan dan\r\nperolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan,\r\npemekaran, atau pengambilalihan usaha sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, sehingga perlu diubah;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan\r\nketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7\r\nTahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah\r\nbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun\r\n2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang\r\nPerubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan\r\nNomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan\r\ndalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi\r\nPerpajakan; \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024,Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 \n Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor\r\n81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka\r\nPelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan yaitu tentang ketentuan umum, nilai pasar atas\r\npengalihan harta dalam rangka penggabungan,\r\npeleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha, syarat pengalihan atau\r\nmenerima pengalihan harta dalam rangka\r\npenggabungan, peleburan, pemekaran, atau\r\npengambilalihan usaha dengan menggunakan nilai\r\nbuku, permohonan penggabungan usaha, evaluasi ketentuan\r\npenggunaan nilai buku atas pengalihan dan\r\nperolehan harta dalam rangka penggabungan,\r\npeleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2026. \n Peraturan ini mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan \n 35 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2025.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan kembali kebijakan di bidang perpajakan mengenai penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha. Perubahan ini dilakukan untuk mendukung transformasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara. Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, khususnya terkait dengan penggunaan nilai buku dalam transaksi korporasi tersebut. Perubahan ini mencakup penyesuaian pada Pasal 392 dan Pasal 393 yang mengatur syarat dan ketentuan penggunaan nilai buku, serta penambahan Pasal 405 ayat (4) yang memberikan pengecualian terkait penghitungan kembali menggunakan nilai pasar bagi Wajib Pajak tertentu yang telah memenuhi kriteria sebelum peraturan ini berlaku. Selain itu, Pasal 406A ditambahkan untuk memberikan kewenangan evaluasi ketentuan penggunaan nilai buku kepada Menteri Keuangan, yang dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal.","transitional_provisions","1. Keputusan penggunaan nilai buku yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang memenuhi ketentuan penggunaan nilai buku sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2025.\n2. Permohonan penggunaan nilai buku yang diajukan oleh Wajib Pajak sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dan belum mendapatkan keputusan dari Direktur Jenderal Pajak, dilakukan pemrosesan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2025.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[104],{"_105":106,"_107":108,"_36":109},"text","PMK No. 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/306614/pmk-no-81-tahun-2024","93a6559b-25e4-4c0b-bc6f-544d6d34d977","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF FINANCE REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 1 OF 2026

CONCERNING

THE FOURTH AMENDMENT TO MINISTER OF FINANCE REGULATION NUMBER 81 OF 2024 CONCERNING TAX PROVISIONS IN THE FRAMEWORK OF IMPLEMENTING THE CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM

BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD

THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

\n \n \n

Considering :

that to support the transformation of State-Owned Enterprises and the achievement of State-Owned Enterprise missions through the restructuring of State-Owned Enterprises, adjustments to tax policies regarding the use of book value for the transfer and acquisition of assets in the framework of mergers, consolidations, expansions, or business takeovers need to be made;
that the provisions regarding the use of book value for the transfer and acquisition of assets as stipulated in Minister of Finance Regulation Number 81 of 2024 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cbc08bdb-9578-4b68-97eb-4794de9a5e9b","actionData","errors"]