[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cba0bd26-9ae3-45fc-a261-a98c4a8719be","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Tahun 2025","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2025","number","36","year","2025","published_date","2025-09-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"47c73148-49b1-46bd-b144-f7c7215255e5","Perasuransian",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Tahun 2025","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Iuran - Jaminan Kecelakaan Kerja - Industri Padat Karya Tertentu - perubahan
2025
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 36, LN 2025 (138), TLN (7131) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Tahun 2025
ABSTRAK:	\n \n Untuk menjaga keberlangsungan usaha dan mengantisipasi potensi ketidakmampuan perusahaan industri padat karya tertentu dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran program jaminan kecelakaan kerja secara masif, serta mempertimbangkan dinamika dan tantangan perekonomian nasional dan global yang memengaruhi stabilitas usaha serta daya beli masyarakat, khususnya di sektor industri padat karya tertentu, perlu dilakukan perpanjangan penyesuaian iuran jaminan kecelakaan kerja. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor 24 Tahun 2011; PP Nomor 44 Tahun 2015; dan PP Nomor 7 Tahun 2025. \n PP ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7094). \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2025. \n PP ini mengubah PP Nomor 7 Tahun 2025. \n Lampiran file: 7 hlm. (Batang tubuh hlm 1 sd 5, Penjelasan hlm 6 sd 7) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Tahun 2025","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memperpanjang penyesuaian iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi perusahaan industri padat karya tertentu. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlangsungan usaha di tengah tantangan ekonomi nasional dan global. Peraturan ini mengatur perpanjangan penyesuaian iuran JKK hingga Januari 2026, serta menetapkan ketentuan pembayaran dan denda bagi perusahaan yang terlambat membayar iuran. Perusahaan yang telah melunasi iuran bulan Agustus 2025 dan terdapat kelebihan pembayaran, kelebihan tersebut akan diperhitungkan untuk iuran bulan berikutnya.","transitional_provisions","1. Perusahaan industri padat karya tertentu yang telah melunasi Iuran JKK bulan Agustus 2025 dan/atau Iuran bulan berikutnya dan terdapat kelebihan maka kelebihan pembayaran luran JKK tersebut diperhitungkan untuk Iuran JKK bulan berikutnya.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan pembayaran Iuran JKK dikenakan denda sebesar 2% untuk setiap bulan keterlambatan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[107],{"_108":109,"_110":111,"_36":112},"text","PP No. 7 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Tahun 2025","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/314624/pp-no-7-tahun-2025","236c98e6-0df0-4e9f-aa6e-89f09f619c63","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 36 OF 2025
REGARDING
AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 7 OF 2025
REGARDING ADJUSTMENT OF WORK ACCIDENT INSURANCE CONTRIBUTION
FOR CERTAIN LABOR-INTENSIVE INDUSTRIAL COMPANIES IN 2025

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to maintain purchasing power and the level of public welfare, as well as accelerate inclusive economic growth, the Government continues the incentive policy package in the economic sector;
that in order to maintain business continuity and anticipate the potential inability of certain labor-intensive industrial companies to fulfill their obligations to pay work accident insurance program contributions massively, and considering the dynamics and challenges of the national and global economy that affect business stability and public purchasing

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cba0bd26-9ae3-45fc-a261-a98c4a8719be","actionData","errors"]