For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007

Also known as: Permendagri 32/2007 · Permendagri No. 32 Tahun 2007 · Permendagri Nomor 32 Tahun 2007

Status:
Active
Effective Date:9 Juli 2007Publication Date:9 Juli 2007
Pajak & Retribusi Daerah

Information

TypePeraturan Menteri Dalam Negeri
ThemePerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007
LocationKementerian Dalam Negeri
Effective Date09 Juli 2007
Publication Date09 Juli 2007
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang belum tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007.

Peraturan Menteri ini mengubah Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007. Perubahan ini dilakukan dengan menambahkan daftar kendaraan bermotor baru ke dalam lampiran tersebut, yang mencakup berbagai jenis dan merek kendaraan seperti mobil penumpang (sedan, jeep, minibus), mobil bus (micro bus, bus), mobil barang/beban (pick up, light truck, truck), dan sepeda motor roda dua. Penambahan ini bertujuan untuk memperbarui dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor agar sesuai dengan jenis kendaraan yang belum tercantum sebelumnya.

(-)

(-)