[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cb7963f6-914d-4acb-a64c-2228cdf20def","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 14 Tahun 2008","number","14","year","2008","published_date","2008-04-17","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maros","place_of_enactment","Turikale","theme","Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

desa
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2008/NO.14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1)\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ,maka\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2002 tentang\r\nSusunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa dicabut dan\r\ndisesuaikan \n Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah\r\nTingkat II di Sulawesi Selatan, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara\r\nyang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundang-undangan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan\r\nantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman\r\nPembinaan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian\r\nUrusan Pemerintahan antara Pemerintah Provinsi dan Permerintah\r\nDaerah Kabupaten/Kota . \n PEDOMAN\r\nPENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2008. \n Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2002 tentang\r\nSusunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa dicabut dan\r\ndisesuaikan \n 6 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa.\n\n","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa di Kabupaten Maros. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang mengharuskan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah sebelumnya.

Ketentuan Substansial:

Susunan Organisasi:

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.
Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya (Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Umum).
Susunan organisasi pemerintahan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Tata Kerja Pemerintahan Desa:

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Kepala Desa memiliki wewenang dan kewajiban yang meliputi memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengajukan dan menetapkan Peraturan Desa, menyusun APB Desa, membina kehidupan masyarakat desa, mengkoordinasikan pembangunan, mewakili desa di pengadilan, serta melaksanakan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan.
Kepala Desa wajib memegang teguh Pancasila, UUD 1945, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman, melaksanakan kehidupan berdemokrasi, menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih, menjalin hubungan kerja, mentaati peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik, mengelola keuangan desa, melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa, mendamaikan perselisihan, mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa, membina nilai sosial budaya, memberdayakan masyarakat, dan mengembangkan potensi sumber daya alam.
Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik, merangkap jabatan, terlibat kampanye, merugikan kepentingan umum, melakukan KKN, menyalahgunakan wewenang, melanggar sumpah jabatan, dan menjadi advokat kecuali mewakili desa.

Perangkat Desa:

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dan bertanggung jawab kepadanya.
Sekretaris Desa diisi oleh PNS yang memenuhi persyaratan pendidikan, pengetahuan teknis pemerintahan, kemampuan administrasi, pengalaman keuangan dan perencanaan, pemahaman sosial budaya, dan bersedia tinggal di desa.
Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa dengan persetujuan BPD, dengan persyaratan usia, pendidikan, kesehatan, tidak pernah dihukum, dan mengenal daerahnya.

\n","transitional_provisions","1. Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2000 tentang Susunan organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.\n2. Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenal Pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dalam Peraturan/Keputusan Bupati.","sanctions","Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Perda Kab. Maros No. 14 Tahun 2000 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/340317/perda-kab-maros-no-14-tahun-2000","90b43cad-502d-44d6-9c7e-6c691f581c69","revoked_by",[101,105],{"_94":102,"_96":103,"_36":104},"PERDA Kab. Maros No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/117859/perda-kab-maros-no-11-tahun-2016","ae5d153f-2f9a-406e-885f-4d5e1f4c41b2",{"_94":106,"_96":107,"_36":108},"PERDA Kab. Maros No. 06 Tahun 2016 tentang Penataan Desa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/117849/perda-kab-maros-no-06-tahun-2016","62b417d8-08a3-40e1-815f-3fc4ba8c223f","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MAROS REGENCY
NUMBER: 14 YEAR 2008
CONCERNING
GUIDELINES FOR THE PREPARATION OF ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES
VILLAGE GOVERNMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAROS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to implement the provisions of article 13 paragraph (1) of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, the Regional Regulation of Maros Regency Number 14 of 2002 concerning the Organizational Structure of Village Government is revoked and adjusted;
that based on the considerations as referred to in letter a above, it is necessary to form a Regional Regulation.

In view of:

Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in South Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1959, Number 74, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1822);

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cb7963f6-914d-4acb-a64c-2228cdf20def","actionData","errors"]