[{"_1":2,"_149":-5,"_150":-5},"loaderData",{"_3":4,"_36":37,"_38":39},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13,"_32":33,"_34":35},"locale","en","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","sentryTrace","76deffd115a430750344eec0782a02dd-c7ee391459d73346","sentryBaggage","sentry-environment=production,sentry-public_key=4ccbe4391cfa90b0d1dd7cac9f108b9f,sentry-trace_id=76deffd115a430750344eec0782a02dd,sentry-org_id=4511369588899840","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_40":41,"_42":43,"_148":144},"regulationId","ae5d153f-2f9a-406e-885f-4d5e1f4c41b2","regulationData",{"_44":41,"_45":46,"_145":-5,"_146":147},"regulation_id","overview",{"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_57":56,"_58":59,"_60":61,"_67":68,"_69":70,"_74":75,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":-5,"_92":-5,"_93":-5,"_94":-5,"_95":-5,"_96":97,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":131,"_132":133,"_134":135,"_136":137,"_138":139,"_140":141,"_142":-5,"_143":144},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2016","number","11","year","2016","published_date","2016-11-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_62":59,"_63":64,"_65":66},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_62":68,"_63":71,"_72":73},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[76],{"_62":77,"_63":78,"_65":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Maros","place_of_enactment","Turikale","theme","Penyelenggaraan Pemerintah Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2016/No.11, TLD No.02
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pemerintah Desa
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan tugas, tanggung jawab dan kewajiban yang harus \r\n dilaksanakan dengan baik oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;\r\nb. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan \r\n kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa secara profesional, efisien dan efektif, terbuka dan \r\n bertanggungjawab, perlu memberikan pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa;\r\nc. bahwa beberapa Peraturan Daearah Kabupaten Maros yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa \r\n tidak sesuai lagi dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan sehingga perlu diganti;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan \r\n Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.\r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara \r\n Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);\r\n3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, \r\n Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran \r\n Negara Republik Indonesia Nomor 3851);\r\n4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara \r\n Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);\r\n5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor\r\n 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);\r\n6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik \r\n Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana \r\n telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas \r\n Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\n Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun\r\n 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara \r\n Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun\r\n 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan \r\n Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor\r\n 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);\r\n8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa \r\n (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);\r\n9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat \r\n Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);\r\n10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah \r\n Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); \r\n \n 1. KETENTUAN UMUM\r\n2. ASAS DAN TUJUAN\r\n3. RUANG LINGKUP\r\n ASAS PENYELENGGARAAN\r\n4. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA\r\n5. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA\r\n6. HUBUNGAN KERJA\r\n7. KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2016. \n 5 \n \n

","regulatory_relationship","scope_and_parties","policy_content","transitional_provisions","sanctions","revokes",[98,104,108,112,116,120],{"_99":100,"_101":102,"_44":103},"text","PERDA Kab. Maros No. 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/33088/perda-kab-maros-no-14-tahun-2008","cb7963f6-914d-4acb-a64c-2228cdf20def",{"_99":105,"_101":106,"_44":107},"PERDA Kab. Maros No. 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46333/perda-kab-maros-no-9-tahun-2006","879c8ced-0690-4ced-a561-82a7a2a25ee5",{"_99":109,"_101":110,"_44":111},"Perda Kab. Maros No. 33 Tahun 2002 tentang PERUBAHAN PERDA NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA","https://peraturan.bpk.go.id/Details/340614/perda-kab-maros-no-33-tahun-2002","2afbc68f-a312-44c0-bedd-31da23393a30",{"_99":113,"_101":114,"_44":115},"Perda Kab. Maros No. 32 Tahun 2002 tentang PERUBAHAN PERDA NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA","https://peraturan.bpk.go.id/Details/340613/perda-kab-maros-no-32-tahun-2002","a8535a10-cc13-43bb-8e0f-916f8ee10d4d",{"_99":117,"_101":118,"_44":119},"Perda Kab. Maros No. 14 Tahun 2000 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA","https://peraturan.bpk.go.id/Details/340317/perda-kab-maros-no-14-tahun-2000","90b43cad-502d-44d6-9c7e-6c691f581c69",{"_99":121,"_101":122,"_44":123},"Perda Kab. Maros No. 12 Tahun 2000 tentang TATA CARA PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA","https://peraturan.bpk.go.id/Details/340313/perda-kab-maros-no-12-tahun-2000","9a132a73-dabb-4863-8f7e-9711c3cfebcc","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","pdf_url","/proxy/pdf?id=ae5d153f-2f9a-406e-885f-4d5e1f4c41b2","notFound","actionData","errors"]