Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017

(-)

Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, yang meliputi standar kualifikasi dan standar pembinaan. Tujuan dari standar ini adalah untuk mendeskripsikan profil dan kualifikasi SDM penyelenggara kesejahteraan sosial, meningkatkan pengembangan standar berbasis sistem pekerjaan sosial, dan mengembangkan kapasitas SDM.

Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial:

• Terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial, dan Penyuluh Sosial.
• Tenaga Kesejahteraan Sosial terdiri dari aparatur sipil negara dan masyarakat (pendamping sosial).
• Pekerja Sosial meliputi asisten Pekerja Sosial, Pekerja Sosial generalis, dan Pekerja Sosial spesialis.
• Relawan Sosial terdiri dari berbagai elemen masyarakat yang melaksanakan tugas pelayanan kesejahteraan sosial.
• Penyuluh Sosial bertugas melaksanakan penyuluhan sosial kepada PMKS, PSKS, dan masyarakat.

Manajemen Sumber Daya Manusia:

• Meliputi pengadaan (analisa kebutuhan, rekruitmen, penempatan), kompetensi (dasar, teknis, ahli), dan peningkatan kompetensi melalui pelatihan, pendidikan profesi, pembinaan karier, dan praktik pekerjaan sosial.
• Kinerja SDM diukur dan remunerasi diberikan sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawab.

Penghargaan dan Sanksi:

• Penghargaan diberikan kepada SDM yang berdedikasi, sementara sanksi diberikan kepada yang melanggar ketentuan.

Peraturan ini juga mengatur tentang pendanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

1. Tenaga pendamping program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan melaksanakan tugas sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial, atau Penyuluh Sosial. 2. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial untuk dapat disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini, paling lambat bulan Desember 2017.

1. Sanksi diberikan kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial, dan Penyuluh Sosial yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Sanksi berupa peringatan tertulis dan/atau pemberhentian.