[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cb75552c-eb61-485f-8c6a-9c3460c72f90","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial","short_title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017","number","16","year","2017","published_date","2017-08-15","effective_date","2017-08-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5cc66a70-7396-4f6b-a2a0-c4ad93e79d1f","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Sosial","short_name","Permensos","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Kementerian Sosial","place_of_enactment","Jakarta","theme","Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Menteri Sosial NO. 16, BN.2017/NO.1167, jdih.kemsos.go.id : 25 hlm.
Peraturan Menteri Sosial TENTANG Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2017. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, yang meliputi standar kualifikasi dan standar pembinaan. Tujuan dari standar ini adalah untuk mendeskripsikan profil dan kualifikasi SDM penyelenggara kesejahteraan sosial, meningkatkan pengembangan standar berbasis sistem pekerjaan sosial, dan mengembangkan kapasitas SDM.

Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial:

Terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial, dan Penyuluh Sosial.
Tenaga Kesejahteraan Sosial terdiri dari aparatur sipil negara dan masyarakat (pendamping sosial).
Pekerja Sosial meliputi asisten Pekerja Sosial, Pekerja Sosial generalis, dan Pekerja Sosial spesialis.
Relawan Sosial terdiri dari berbagai elemen masyarakat yang melaksanakan tugas pelayanan kesejahteraan sosial.
Penyuluh Sosial bertugas melaksanakan penyuluhan sosial kepada PMKS, PSKS, dan masyarakat.

Manajemen Sumber Daya Manusia:

Meliputi pengadaan (analisa kebutuhan, rekruitmen, penempatan), kompetensi (dasar, teknis, ahli), dan peningkatan kompetensi melalui pelatihan, pendidikan profesi, pembinaan karier, dan praktik pekerjaan sosial.
Kinerja SDM diukur dan remunerasi diberikan sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawab.

Penghargaan dan Sanksi:

Penghargaan diberikan kepada SDM yang berdedikasi, sementara sanksi diberikan kepada yang melanggar ketentuan.

Peraturan ini juga mengatur tentang pendanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

","transitional_provisions","1. Tenaga pendamping program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan melaksanakan tugas sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial, atau Penyuluh Sosial.\n2. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial untuk dapat disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini, paling lambat bulan Desember 2017.","sanctions","1. Sanksi diberikan kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial, dan Penyuluh Sosial yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Sanksi berupa peringatan tertulis dan/atau pemberhentian.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[104],{"_105":106,"_107":108,"_36":109},"text","Permensos No. 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/130300/permensos-no-29-tahun-2017","6a5c2faf-e924-4139-b3e6-b8a16ac2b614","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 16 OF 2017
CONCERNING
NATIONAL STANDARD FOR HUMAN RESOURCES
SOCIAL WELFARE ORGANIZERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 71 paragraph (2) of Government Regulation Number 39 of 2012 concerning the Implementation of Social Welfare, it is necessary to have standards for human resources for social welfare organizers;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Social Affairs concerning the National Standard for Human Resources for Social Welfare Organizers;

In view of:

Law Number 13 of 2003 concerning Manpower (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2003 Number 39,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cb75552c-eb61-485f-8c6a-9c3460c72f90","actionData","errors"]