[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cb272fff-9b00-4ef1-8a59-0d9dba24dc0c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 92 Tahun 2020","number","92","year","2020","published_date","2020-09-14","effective_date","2020-09-17","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kementerian - Lingkungan Hidup - Kehutanan
2020
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 92, LN.2020/No.209, jdih.setneg.go.id : 34 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
ABSTRAK:	\n \n Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; Perpres Nomor 60 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 134 Tahun 2014; Perpres Nomor 67 Tahun 2019; dan Perpres Nomor 68 Tahun 2019. \n Perpres ini mengatur mengenai penetapan kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2020. \n Pada saat Perpres ini mulai berlaku, Perpres Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n \n

","regulatory_relationship","

Peraturan ini menggantikan dan mencabut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17). Perpres ini ditetapkan sebagai tindak lanjut atas Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang perubahan nomenklatur dan struktur organisasi kementerian.

","scope_and_parties","policy_content","

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertujuan mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal untuk kesejahteraan rakyat. Kementerian berperan strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem, konservasi keanekaragaman hayati, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pengelolaan hutan berkelanjutan sebagai paru-paru dunia.

Perpres ini hadir untuk menyesuaikan organisasi kementerian dengan dinamika pembangunan nasional yang semakin kompleks, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global, deforestasi, dan degradasi lingkungan. Struktur organisasi yang baru dirancang untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antara urusan lingkungan hidup dan kehutanan yang sebelumnya terpisah.

Kementerian memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, meliputi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan; pengelolaan barang milik/kekayaan negara; pengawasan pelaksanaan tugas; dan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi. Fungsi kementerian mencakup koordinasi perumusan kebijakan nasional, penetapan norma standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan.

Perpres ini mengatur pembentukan unit-unit organisasi strategis seperti Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, dan unit lainnya untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian.

","transitional_provisions","

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

","sanctions","

Sanksi

Tidak mengatur sanksi

","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERPRES No. 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41738/perpres-no-16-tahun-2015","fe9e1580-1ed4-40e7-adb9-7f48147c6d14","revoked_by",[102],{"_95":103,"_97":104,"_36":105},"Perpres No. 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/306886/perpres-no-175-tahun-2024","5441874e-f826-47a8-adef-8872a45e00e4","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

COPY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 92 OF 2020

CONCERNING
THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTRY

\n\n

Considering:

that as a follow-up to the stipulation of Presidential Decree Number 113/P of 2019 concerning the Establishment of State Ministries and the Appointment of State Ministers of the Advanced Indonesia Cabinet for the 2019-2024 Period and to implement the provisions of Article 11 of Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation concerning the Ministry of Environment and Forestry;

\n\n

Remembering:

Article 4 paragraph (1) and Article 17 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 166, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4916);
Presidential Regulation Number 60 of 2012 concerning Deputy Ministers (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2012 Number 129) as amended by Presidential Regulation Number 134 of 2014 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 60 of 2012 (State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cb272fff-9b00-4ef1-8a59-0d9dba24dc0c","actionData","errors"]