[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cb1b6c6d-a15d-4251-87ed-1a3631f3e72b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":92,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 8 Tahun 2021","number","8","year","2021","published_date","2021-01-06","effective_date","2021-01-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kebijakan Umum - Pertahanan Negara - Tahun - 2020 sd. 2024
2021
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 8, LN.2021/No.10, jdih.setneg.go.id : 6 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, diperlukan pengaturan mengenai kebijakan umum pertahanan negara yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. \n Perpres ini mengatur mengenai kebijakan umum pertahanan negara tahun 2020-2024 yang merupakan pedoman untuk pengelolaan sistem pertahanan negara. Kebijakan ini menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2021. \n Perpres ini mencabut Perpres Nomor 97 Tahun 2015. \n Lampiran 48 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2020","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Presiden ini bertujuan untuk menggantikan kebijakan umum pertahanan negara yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2015, yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini. Kebijakan ini menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengelolaan sistem pertahanan negara untuk periode 2020-2024. Kebijakan ini menekankan pentingnya pertahanan negara sebagai usaha mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman. Sistem pertahanan bersifat semesta, melibatkan seluruh warga negara dan sumber daya nasional, serta diselenggarakan secara total dan terpadu. Prinsip-prinsip yang mendasari kebijakan ini meliputi demokrasi, penghormatan hak asasi manusia, peningkatan kesejahteraan umum, pelestarian lingkungan, kepatuhan hukum, hidup berdampingan secara damai, dan mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PERPRES No. 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41842/perpres-no-97-tahun-2015","bcd45a4c-9da0-4dbc-afa9-5ebdf1072384","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 8 OF 2021
CONCERNING
GENERAL POLICY ON STATE DEFENSE FOR THE YEAR 2020-2024

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 13 paragraph (2) of the Law on State Defense, it is necessary to regulate the general policy on state defense which becomes the reference for the planning, implementation, and management of the state defense system;
that Presidential Regulation Number 87 of 2015 concerning the General Policy on State Defense for the Year 2015-2020 is no longer in accordance with the needs of the general policy on state defense for the period 2020-2024, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation concerning the General Policy on State Defense for the Year

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cb1b6c6d-a15d-4251-87ed-1a3631f3e72b","actionData","errors"]