[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cb1a5b15-cdf3-43fd-9172-57c2097a8885","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1969 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1969","number","2","year","1969","published_date","1969-01-18","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1969
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 2, LN. 1969/ No 2 , LL Bphn : 11 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 1969. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1964 (Lembaran Negara No. 14 tahun 1964)\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk menyelenggarakan angkutan laut berdasarkan kepentingan umum, membina kesatuan ekonomi negara kepulauan Indonesia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dilakukan dengan menetapkan azas-azas dan dasar-dasar pokok pengusahaan dan penyelenggaraan angkutan laut, serta meningkatkan efisiensi kerja aparatur angkutan laut.

Ketentuan Substansial: Pemerintah menetapkan kebijakan untuk melindungi perkembangan armada kapal niaga Indonesia dengan memperhatikan kelaziman internasional. Pengusahaan pelayaran, per-veem-an, dan ekspedisi muatan kapal laut diselenggarakan atas dasar kepentingan umum. Pelayaran dibagi menjadi pelayaran dalam negeri, luar negeri, dan khusus. Penyelenggaraan pelayaran harus menggunakan kapal berbendera Indonesia, kecuali jika terdapat kekurangan ruang kapal. Perusahaan pelayaran asing harus mendapatkan izin dari Menteri untuk beroperasi di Indonesia. Izin usaha diperlukan untuk pengusahaan pelayaran dan kegiatan terkait, dengan persyaratan tertentu seperti kepemilikan kapal dan modal kerja yang cukup.

","transitional_provisions","1. Ketentuan-ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1964 yang berlaku pada waktu ditetapkan Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini sampai diadakan pencabutan, perubahan, penambahan atau penyesuaian menurut dan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.\n2. Perusahaan pelayaran dan perusahaan ekspedisi muatan kapal laut yang memiliki izin usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1964 dapat melanjutkan usahanya sampai waktu yang ditentukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PP No. 5 Tahun 1964 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/71475/pp-no-5-tahun-1964","68d74297-cf45-4829-913b-37c9a360f90d","revoked_by",[101],{"_94":102,"_96":103,"_36":104},"PP No. 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut","https://peraturan.bpk.go.id/Details/63881/pp-no-17-tahun-1988","813d038c-2a68-41a9-b6f4-aada8bb12dd2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[113],{"_94":114,"_96":115,"_36":116},"PP No. 25 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut","https://peraturan.bpk.go.id/Details/64591/pp-no-25-tahun-1985","96a24c5c-95e2-44f0-968a-2c622a022704","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 1969
CONCERNING
THE ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF SEA TRANSPORTATION

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that sea transport as a means of communication needs to be organized on the basis of public interest and aimed at fostering the economic unity of the Indonesian archipelago and serving and encouraging national economic growth;
that in order to achieve these objectives, it is necessary to establish the principles and basic foundations regarding the management and organization of sea transport, taking into account the improvement of work efficiency of the sea transport apparatus and all business activities that support sea transport activities;

In view of:

Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution;
Decree of the Provisional People's Consultative Assembly No. XXIII/MPRS/1966;
Indonesian Shipping Law of 1936 (State Gazette 1936 No.

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cb1a5b15-cdf3-43fd-9172-57c2097a8885","actionData","errors"]