[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cac8bdf8-ca47-4e6b-887f-334cf4a4194e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna No. 11 Tahun 2011","number","11","year","2011","published_date","2011-06-21","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Muna","place_of_enactment","Raha","theme","Retribusi Terminal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD. 2011/ NO. 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Terminal
ABSTRAK:	\n \n Bahwa salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha sesuai ketentuan pasal 127 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang cukup potensial untuk dipungut adalah Retribusi Tempat Khusus Parkir;\r\nBahwa Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali; \r\nBahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal.\r\n \n Dasar hukum: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 1981; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Kepmendagri No. 174 Tahun 1997; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2006; Permendagri No. 54 Tahun 2009; Perda Kabupaten Muna No. 22 Tahun 2002. \r\n\r\n \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\nRetribusi Terminal, dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tNama, Objek, dan Subjek Retribusi; \r\n3.\tGolongan Retribusi;\r\n4.\tCara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;\r\n5.\tPrinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;\r\n6.\tTata Cara Penghitungan Retribusi;\r\n7.\tStruktur dan Besarnya Tarif Retribusi;\r\n8.\tKewajiban Pembayaran Retribusi;\r\n9.\tWilayah Pungutan;\r\n10.\tMasa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;\r\n11.\tSurat Pendaftaran;\r\n12.\tPenetapan Retribusi;\r\n13.\tPengendalian dan Pengawasan;\r\n14.\tTata Cara Pemungutan;\r\n15.\tTata Cara Pembayaran;\r\n16.\tPemanfaatan;\r\n17.\tSanksi Administrasi;\r\n18.\tKeberatan;\r\n19.\tPengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi;\r\n20.\tPengembalian Kelebihan Pembayaran;\r\n21.\tKadaluwarsa Penagihan;\r\n22.\tPembukuan dan Pemeriksaan;\r\n23.\tInsentif Pemungutan;\r\n24.\tKetentuan Penyidikan;\r\n25.\tKetentuan Pidana;\r\n26.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2011. \n 11 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Muna ini mengatur tentang Retribusi Terminal. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perizinan tertentu, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan ini mengatur tentang nama, objek, subjek, dan golongan retribusi terminal. Objek retribusi meliputi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Retribusi terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Peraturan ini juga mengatur tentang cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif, tata cara penghitungan retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, kewajiban pembayaran retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, surat pendaftaran, penetapan retribusi, pengendalian dan pengawasan, tata cara pemungutan dan pembayaran, pemanfaatan retribusi, sanksi administrasi, keberatan, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluwarsa penagihan, pembukuan dan pemeriksaan, serta insentif pemungutan.

Peraturan ini memberikan wewenang kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","Perda Kab. Muna No. 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/298899/perda-kab-muna-no-2-tahun-2024","2bcd47f1-ef14-48ec-aafe-00c56a51788d","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MUNA REGENCY GOVERNMENT
MUNA REGENCY REGULATION
NUMBER // YEAR 2011
ABOUT
BUS STATION FEE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MUNA

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that one type of Business User Fee according to the provisions of Article 127 letter d
Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution
which is quite potential to be collected is the Retribution for Special Parking Spaces;
that Muna Regency Regulation Number 16 of 1999 concerning Bus Station Fee
is no longer in accordance with current developments, so it needs to be reviewed;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, then
it is deemed necessary to form a Regional Regulation regarding Bus Station Fee.

Remembering:

Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Regions
Level II in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cac8bdf8-ca47-4e6b-887f-334cf4a4194e","actionData","errors"]