[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ca9b923f-a8a2-4572-942f-7a067394753d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2020","number","6","year","2020","published_date","2020-02-04","effective_date","2020-02-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"ba8e8363-834f-45d3-85f2-9308c4bc5c62","Hak & Perlindungan Konsumen",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2020
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 6, BN.2020/No.131, jdih.dephub.go.id : 54 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2020. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 55 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal 2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 1 Tahun 2016 tentang Pakaian Sidang Majelis dan Sekretaris Majelis Mahkamah Pelayaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 60)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2020 ini ditetapkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal sesuai dengan standar internasional yang diadopsi dari IMO Resolution MSC.255 (84). Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memastikan keselamatan pelayaran dan mengurangi risiko kecelakaan kapal dengan menetapkan prosedur pemeriksaan yang jelas dan terstruktur. Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara Syahbandar, Mahkamah Pelayaran, dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan kewajiban bagi nakhoda dan perwira kapal untuk melaporkan kecelakaan kapal dan memberikan keterangan yang diperlukan dalam proses pemeriksaan. Peraturan ini juga mengatur tentang sertifikasi dan pengukuhan pemeriksa kecelakaan kapal serta pendidikan dan pelatihan yang harus diikuti oleh pemeriksa untuk memastikan kompetensi mereka dalam melaksanakan tugasnya.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Pemeriksa Kecelakaan Kapal harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini. 2. Kualifikasi dan kompetensi Pemeriksa Kecelakaan Kapal harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku. 3. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal yang telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, harus mengikuti sertifikasi dan pengukuhan untuk pendataan ulang dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dijatuhi sanksi administratif maupun pidana. 2. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penangguhan usaha, pencabutan izin, atau pembatalan izin. 3. Sanksi pidana dapat berupa pidana kurungan atau penjara.","revokes",[97,103],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Permenhub No. 1 Tahun 2016 tentang Pakaian Sidang Majelis dan Sekretaris Majelis Mahkamah Pelayaran","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/103162/permenhub-no-1-tahun-2016","4be8ba84-a7ae-4f1c-97ed-1b43a4b17d22",{"_98":104,"_100":105},"Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 55 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF TRANSPORTATION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER PM 6 OF 2020
CONCERNING
PROCEDURES FOR MARINE CASUALTY INVESTIGATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to provide guidelines in the implementation of Marine Casualty Investigation in accordance with IMO Resolution MSC.255 (84) adopted on 16 May 2008 Adoption of the Code of the International Standards and Recommended Practices for a Safety Investigation into a Marine Casualty or Marine Incident (Casualty Investigation Code) and to implement the provisions of Article 16 and Article 36 of Government Regulation Number 9 of 2019 concerning Marine Casualty Investigation, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Transportation concerning Procedures for Marine Casualty Investigation;

In view of:

Article 17

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ca9b923f-a8a2-4572-942f-7a067394753d","actionData","errors"]