[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ca927811-05f5-43f1-8e9c-b2f47787ee3a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan","short_title","Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2011","number","2","year","2011","published_date","2011-10-07","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","696d3673-ce70-485b-a0dd-fd8c9dfb493f","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan","short_name","Peraturan BPK","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"e3e98fa7-32d7-4072-b4eb-7ffbc2274fe8","Etika Penyelenggara Negara","tags",[],"location","BPK RI","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN - KODE ETIK
2011
Peraturan BPK NO. 2, LN 2011 (98), TLN 5245 : 10 hlm.
Peraturan BPK TENTANG Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan
ABSTRAK:	\n \n Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2007 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu melakukan penyempurnaan atas kode etik BPK. \n Dasar hukum Peraturan BPK ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2006. \n Peraturan BPK ini mengatur mengenai kode etik BPK yang berlaku untuk Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya. Kode etik ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang wajib ditaati oleh Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya untuk mewujudkan BPK yang berintegritas, independen, dan profesional demi kepentingan negara. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan BPK ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2011. \n Peraturan BPK ini mencabut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2007. \n Penjelasan: 6 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan BPK No. 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk memperbarui Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi. Kode Etik ini memberikan pedoman bagi Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK lainnya untuk menjaga integritas, independensi, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara. Kode Etik ini berlaku bagi semua anggota dan pelaksana BPK, dan mencakup nilai-nilai dasar seperti integritas, independensi, dan profesionalisme. Kode Etik harus diwujudkan dalam sikap, ucapan, dan perbuatan sehari-hari, baik sebagai individu, anggota masyarakat, maupun sebagai warga negara. Peraturan ini juga mengatur kewajiban dan larangan bagi anggota BPK dan pelaksana lainnya, termasuk larangan terlibat dalam kegiatan politik praktis dan memanfaatkan kedudukan untuk kepentingan pribadi.","transitional_provisions","1. Pengaduan indikasi pelanggaran Kode Etik yang diterima sebelum Peraturan ini ditetapkan dan belum diproses, penyelesaiannya berdasarkan peraturan ini.\n2. Pengaduan indikasi pelanggaran Kode Etik yang terjadi sebelum Peraturan ini ditetapkan dan sedang dalam proses oleh Majelis Kehormatan Kode Etik, penyelesaiannya berdasarkan Peraturan BPK No. 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.","sanctions","1. Pelanggaran oleh Anggota BPK dapat dikenai hukuman berupa peringatan tertulis atau pemberhentian dari keanggotaan BPK.\n2. Pelanggaran oleh Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya dapat dikenai hukuman ringan berupa teguran tertulis, hukuman sedang berupa penangguhan atau penurunan peran, dan hukuman berat berupa pemberhentian sementara atau permanen.\n3. Hukuman tambahan dapat berupa pengembalian uang atau barang yang diperoleh secara tidak sah.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Peraturan BPK No. 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/6/peraturan-bpk-no-2-tahun-2007","70ec3ccd-d04c-46f5-a8ef-91d3ef5ce8ba","revoked_by",[104],{"_97":105,"_99":106,"_36":107},"Peraturan BPK No. 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Pemeriksa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/24/peraturan-bpk-no-3-tahun-2016","427a731b-dc05-43b7-86c5-f853b4b324cc","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2011
CONCERNING
CODE OF ETHICS OF THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that the Regulation of the Audit Board Number 2 of 2007 has established the Code of Ethics of the Audit Board of the Republic of Indonesia as the implementation of the provisions of Article 29 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 15 of 2006 concerning the Audit Board;
that in connection with BPK Regulation Number 2 of 2007 as referred to in letter a, it is no longer in accordance with the development and needs of the organization, it is necessary to improve the Code of Ethics of the Audit Board;
that based on the considerations as referred to in letter b, it is necessary to stipulate a Regulation of the Audit Board concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ca927811-05f5-43f1-8e9c-b2f47787ee3a","actionData","errors"]