[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","427a731b-dc05-43b7-86c5-f853b4b324cc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Pemeriksa","short_title","Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2016","number","3","year","2016","published_date","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","696d3673-ce70-485b-a0dd-fd8c9dfb493f","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan","short_name","Peraturan BPK","subjects",[67,70],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_53":71,"_54":72,"_56":-5},"e3e98fa7-32d7-4072-b4eb-7ffbc2274fe8","Etika Penyelenggara Negara","tags",[],"location","BPK RI","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kode Etik Badan Pemeriksa Pemeriksa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan BPK NO. 3, LL BPK
Peraturan BPK TENTANG Kode Etik Badan Pemeriksa Pemeriksa
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan BPK ini mulai berlaku pada tanggal . \n \n

","regulatory_relationship","

Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku:

Peraturan BPK No. 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan

","scope_and_parties","policy_content","

1. Regulasi yang Dicabut: Peraturan BPK No. 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Alasan Pencabutan: Peraturan sebelumnya tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi di lingkungan BPK.

3. Kerangka Baru: Peraturan BPK No. 3 Tahun 2016 ini menetapkan Kode Etik yang baru untuk Anggota BPK dan Pemeriksa.

4. Ketentuan Peralihan: Laporan atau pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik yang diterima sebelum peraturan ini ditetapkan akan diselesaikan berdasarkan peraturan ini.

5. Dampak pada Kewajiban Kepatuhan yang Ada: Anggota BPK dan Pemeriksa harus mematuhi norma-norma baru yang ditetapkan dalam Kode Etik ini.

6. Tanggal Efektif Pencabutan: Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 20 Juli 2016.

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan:

Laporan atau pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik yang diterima sebelum Peraturan BPK ini ditetapkan dan belum diproses, penyelesaiannya berdasarkan Peraturan BPK ini. Sedangkan laporan atau pengaduan yang terjadi sebelum Peraturan BPK ini ditetapkan dan sedang dalam proses oleh Majelis Kehormatan Kode Etik, penyelesaiannya berdasarkan Peraturan BPK No. 2 Tahun 2011.

","sanctions","

Sanksi Administrasi:

Anggota BPK yang melanggar kewajiban dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis atau pemberhentian dari keanggotaan BPK.
Pemeriksa yang melanggar dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, larangan memeriksa selama 2 tahun, atau pemberhentian sebagai Pemeriksa.

Sanksi Pidana: Tidak ada sanksi pidana yang diatur dalam peraturan ini, namun pelanggaran yang mengandung unsur pidana harus dilaporkan kepada instansi berwenang.

","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Peraturan BPK No. 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/17/peraturan-bpk-no-2-tahun-2011","ca927811-05f5-43f1-8e9c-b2f47787ee3a","revoked_by",[103],{"_96":104,"_98":105,"_36":106},"Peraturan BPK No. 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/101834/peraturan-bpk-no-4-tahun-2018","d2c66f66-45be-4e10-be3f-232ddb5f7d8c","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE AUDIT BOARD

OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 3 OF 2016

CONCERNING

CODE OF ETHICS OF THE AUDIT BOARD

\n\n

CONSIDERING

a. that based on the provisions of Article 29 paragraph (1) of Law Number 15 of 2006 concerning the Audit Board, the Audit Board is obliged to formulate a Code of Ethics which contains norms that must be complied with by each Member of the Audit Board and Auditors while carrying out their duties to maintain the dignity, honor, image, and credibility of the Audit Board;
b. that Regulation of the Audit Board Number 2 of 2011 concerning the Code of Ethics of the Audit Board which has been in force is no longer in accordance with the developments and organizational needs within the Audit Board;
c. that based on the considerations referred to in letter a and letter b, it is necessary to stipulate a Regulation of the Audit Board concerning the Code of Ethics of the Audit Board;

\n\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=427a731b-dc05-43b7-86c5-f853b4b324cc","actionData","errors"]