[{"_1":2,"_136":-5,"_137":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ca23860d-b517-4b6d-9999-45c1edc66792","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_132":133,"_134":135},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":-5,"_130":131},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2014","number","4","year","2014","published_date","2014-01-06","effective_date","2014-01-07","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Barat","place_of_enactment","Bandung","theme","Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Lembaga Lain - Organisasi Dan Tata Kerja
2014
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD 2014/4 SERI D
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:	\n \n bahwa Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat, yang bertugas mengelola proses administrasi penerbitan perijinan, termasuk di bidang penanaman modal; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi di bidang Penanaman Modal; bahwa untuk memberikan kemudahan pelayanan, fasilitasi fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, serta efektifitas dan efisiensi pelayanan perijinan, perlu mengintegrasikan Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat serta Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menjadi Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008;Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012; \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang perubahan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 6, penyisipan BAB VIIIA Pasal 13a, Pasal 13b dan Pasal 13c. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2014. \n Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 diubah. \n 8 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 23 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 108).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2014 mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat. Latar belakang perubahan ini adalah untuk mengintegrasikan Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat serta Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menjadi Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, dengan tujuan memberikan kemudahan pelayanan, fasilitasi fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan perijinan.\n\nPerubahan substansial meliputi pembentukan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat sebagai unsur pelayanan masyarakat di bidang penanaman modal dan perijinan. Susunan organisasi badan ini terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat (dengan Subbagian Perencanaan dan Program, Keuangan, serta Kepegawaian dan Umum), Bidang Pelayanan Perijinan, Bidang Sosialisasi dan Promosi (dengan Subbidang Sosialisasi Perijinan dan Promosi Penanaman Modal), Bidang Penanaman Modal (dengan Subbidang Pengembangan Penanaman Modal serta Fasilitasi dan Kerjasama), dan Bidang Pengendalian (dengan Subbidang Pengendalian Perijinan dan Pengendalian Penanaman Modal).","transitional_provisions","1. Seluruh pemangku jabatan dan pegawai di lingkungan Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat serta Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat berjalan secara efektif.\n2. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, proses penataan pejabat dan pegawai di lingkungan Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat dan Perijinan Terpadu dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.\n3. Hal-hal yang menyangkut pembiayaan, personalia, perlengkapan, dan dokumentasi harus sudah diselesaikan paling lama pada akhir bulan Desember 2014, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\n4. Izin dan/atau Non Izin yang telah diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku hingga berakhirnya masa berlaku perizinan.\n5. Izin dan/atau Non Izin yang sedang dalam proses penerbitan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat dilaksanakan sampai dengan terbentuknya Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\n6. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka nomenklatur Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat dan Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Peraturan Daerah lain, harus mengacu pada Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[96,102],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Perda Prov. Jawa Barat No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/121556/perda-prov-jawa-barat-no-10-tahun-2019","6bf170d8-3a27-4f3e-a3df-8b27244e97f9",{"_97":103,"_99":104,"_36":105},"PERDA Prov. Jawa Barat No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat","https://peraturan.bpk.go.id/Details/175868/perda-prov-jawa-barat-no-6-tahun-2016","5f3582b0-39a9-4a23-957b-ac7391643ece","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[112,116],{"_97":113,"_99":114,"_36":115},"Perda Prov. Jawa Barat No. 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat","https://peraturan.bpk.go.id/Details/212894/perda-prov-jawa-barat-no-16-tahun-2011","aa606cbe-c998-4669-adfc-ad513c7ef900",{"_97":117,"_99":118},"Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF WEST JAVA PROVINCE
NUMBER 4 OF 2014
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF WEST JAVA PROVINCE
NUMBER 24 OF 2008 CONCERNING ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE
OF OTHER INSTITUTIONS OF WEST JAVA PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST JAVA,

\n\n \n \n

Considering:

that the West Java Province Integrated Licensing Service Agency was established based on Regional Regulation of West Java Province Number 24 of 2008 concerning the Organization and Work Procedure of Other Institutions of West Java Province, which is tasked with managing the administration process for issuing licenses, including in the field of investment;
that based on the provisions of Article 11 of Presidential Regulation Number 27 of 2009 concerning One-Stop Integrated Service, the one-stop service in the field of investment is carried out by the Regional Apparatus of the Province

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ca23860d-b517-4b6d-9999-45c1edc66792","actionData","errors"]