[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c9e21a8d-b252-4e6b-b4e6-c6473da75903","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022","number","22","year","2022","published_date","2022-08-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"5c23153e-8a22-44ee-bfce-ce6ef5f16760","Hukum Pidana, Perdata & Dagang",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pemasyarakatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pemasyarakatan
2022
Undang-undang (UU) NO. 22, LN.2022/No.165, TLN No.6811, jdih.setneg.go.id: 39 hlm.
Undang-undang (UU) TENTANG Pemasyarakatan
ABSTRAK:	\n \n Pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial. UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan sehingga perlu diganti. \n Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 \n UU ini mengatur mengenai Sistem Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Undang-Undang ini dibentuk untuk memperkuat Sistem Pemasyarakatan di Indonesia yang dengan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah menganut konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti konsep pembalasan dan penjeraan. Undang-Undang ini disamping memperkuat konsep reintegrasi sosial juga memperkuat konsep keadilan restoratif yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan pembaruan hukum pidana nasional Indonesia. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2022. \n UU ini mencabut UU Nomor 12 Tahun 1995 \n Penjelasan: 33 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","

Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku:

UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

","scope_and_parties","policy_content","

Regulasi yang dicabut:

UU No. 12 Tahun 1995.

Alasan pencabutan:

Regulasi lama tidak sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat dan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Kerangka baru yang menggantikan:

UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menguatkan sistem peradilan pidana terpadu.

Ketentuan transisi untuk masalah yang sedang berlangsung:

Sebelum peraturan pelaksanaan dari UU ini berlaku, peraturan pelaksanaan dari UU 12/1995 masih tetap berlaku.

Dampak terhadap kewajiban kepatuhan yang ada:

Perlu penyesuaian dengan peraturan baru untuk memenuhi standar penyelenggaraan hak dan kewajiban Tahanan dan Anak.

Tanggal efektif pencabutan:

UU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Agustus 2022.

","transitional_provisions","

Ketentuan peralihan:

Pasal 94: Sebelum peraturan pelaksanaan dari UU ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari UU No. 12 Tahun 1995 tetap berlaku.
Pasal 95: Fungsi Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 selama menunggu Peraturan Presiden baru.

","sanctions","

Sanksi untuk Tahanan dan Narapidana yang melanggar kewajiban diatur dalam Pasal 67, yang mencakup:

Penempatan dalam sel pengasingan paling lama 12 hari.
Penundaan atau pembatasan hak tertentu.

Penjatuhan sanksi harus dilakukan secara adil dan sesuai tata tertib yang berlaku di tempat pemasyarakatan.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46205/uu-no-12-tahun-1995","e92b5a74-ecb0-4eea-8f1a-962fc1bce866","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

COPY

\n\n

Considering:

\n\n

Remembering:

\n\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

\n\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

\n\n

NUMBER 22 OF 2022

\n\n

ON CORRECTIONS

\n\n

WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\n\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=c9e21a8d-b252-4e6b-b4e6-c6473da75903","actionData","errors"]