[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c9e07e40-c5b1-49f8-b619-aabab5a5c513","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum","short_title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022","number","7","year","2022","published_date","2022-10-11","effective_date","2022-10-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","57fa4213-4389-455a-8429-0d46f0ce534a","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum","short_name","Peraturan Bawaslu","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"805c65ba-769c-443f-bdae-f75ecbf89ef2","Pemilihan Kepala Daerah & DPRD",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"9b740be1-c6ec-4a7c-a83f-061d3071eaf8","Pengendalian Internal Pemerintah","tags",[],"location","Badan Pengawas Pemilihan Umum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penanganan - temuan - laporan - pelanggaran - pemilihan umum
2022
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum NO. 7, BN 2023 (1073) : 28 Halaman, jdih.bawaslu.go.id
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum TENTANG Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
ABSTRAK:	\n \n Ketentuan mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti. \n Dasar hukum Peraturan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 68 Tahun 2018; Peraturan Bawaslu No.1 Tahun 2001. \n Peraturan ini mengatur tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penanganan Temuan dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilu dan/atau hasil Investigasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2022. \n Peraturan ini mencabut Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 dan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2019. \n Lampiran file: 73 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324).\n2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 318).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mengatur tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum. Temuan berasal dari hasil pengawasan Pengawas Pemilu atau hasil investigasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan. Laporan disampaikan oleh WNI yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu.

\n\n

Ketentuan Substansial:

\n\n

Penanganan Temuan: Dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya berdasarkan laporan hasil pengawasan atau investigasi. Informasi awal dapat berupa informasi lisan, tulisan, atau laporan yang tidak memenuhi syarat formal tetapi memenuhi syarat materiel.
Penyampaian Laporan: Disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran, kecuali pelanggaran administratif yang terstruktur, sistematis, dan masif, yang dilaporkan sejak penetapan daftar calon tetap hingga hari pemungutan suara.
Kajian Awal: Dilakukan untuk meneliti syarat formal (nama pelapor, terlapor, waktu pelaporan) dan materiel (waktu dan tempat kejadian, uraian kejadian, bukti).
Penanganan Pelanggaran: Bawaslu dan jajarannya melakukan penanganan atas Temuan atau Laporan paling lama 7 hari setelah diterima dan diregistrasi, untuk memutuskan dapat ditindaklanjuti atau tidak.
Klarifikasi: Dapat dilakukan dengan meminta kehadiran pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli, baik secara tatap muka maupun daring.
Pelimpahan dan Pengambilalihan Laporan: Bawaslu dapat melimpahkan laporan ke tingkat bawahnya. Bawaslu juga dapat mengambilalih laporan dari Pengawas Pemilu di tingkat bawahnya dengan alasan tertentu.
Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran: Meliputi pemberkasan, rekomendasi pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, tindak pidana Pemilu, atau dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.

\n","transitional_provisions","1. Penanganan pelanggaran atas Temuan atau Laporan yang sudah diregistrasi pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku tetap dilanjutkan penanganannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.","sanctions","(-)","revokes",[97,103],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/176674/peraturan-bawaslu-no-4-tahun-2019","3a0f3139-2a4d-434c-9c41-4de7409e2b7d",{"_98":104,"_100":105,"_36":106},"Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/176638/peraturan-bawaslu-no-7-tahun-2018","6201294b-d33d-4789-8199-09b041d4ba03","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
GENERAL ELECTION SUPERVISORY BODY
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY BODY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 7 OF 2022
ON
HANDLING OF FINDINGS AND REPORTS OF GENERAL ELECTION VIOLATIONS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE CHAIRPERSON OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY BODY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas :

that the provisions regarding the handling of findings and reports of general election violations regulated in the Regulation of the General Election Supervisory Body Number 7 of 2018 concerning the Handling of Findings and Reports of General Election Violations are no longer in accordance with developments and legal needs, so it is necessary to replace them;
that based on the considerations as intended in letter a and to implement the provisions of Article 455 paragraph (2) of Law Number 7 of 2017 on General Elections, it is necessary to stipulate a Regulation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c9e07e40-c5b1-49f8-b619-aabab5a5c513","actionData","errors"]