For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/2011 Tahun 2011

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendayagunaan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara

Also known as: Permen BUMN PER-06/MBU/2011 · Permen BUMN No. PER-06/MBU/2011

Status:
Inactive
Effective Date:30 Desember 2011Publication Date:30 Desember 2011
Standar & Pedoman TeknisAset Milik Negara & DaerahBadan Usaha Milik Negara

Information

TypePeraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
ThemePedoman Pendayagunaan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara
LocationKementerian Badan Usaha Milik Negara
Effective Date30 Desember 2011
Publication Date30 Desember 2011
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Revoked By

Peraturan ini mencabut: 1. Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor SE-16/MBU/2008 tanggal 15 Agustus 2008

Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pendayagunaan aktiva tetap. Pendayagunaan ini harus berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan asas manfaat. Direksi BUMN diwajibkan menyusun daftar aktiva tetap yang tidak optimal dan melakukan optimalisasi pemanfaatannya. Jika tidak dapat dioptimalkan, aktiva tersebut dapat dihapusbukukan atau dipindahtangankan. Pendayagunaan dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, Kerjasama Operasi, Kerjasama Usaha, Sewa, atau Pinjam Pakai. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan pendayagunaan ini dan harus memastikan bahwa prosesnya bebas dari campur tangan pihak lain. Pendayagunaan harus dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan tidak mengganggu kegiatan utama BUMN.

1. Pendayagunaan Aktiva Tetap yang sudah dilaksanakan sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku. 2. Pendayagunaan Aktiva Tetap yang sedang dalam proses pengkajian dan/atau proses persetujuan pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan, prosesnya mengikuti Peraturan Menteri ini.

(-)