[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c93374cc-b6b0-4d40-8853-4440c031a1ca","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara","short_title","Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Tahun 2012","number","PER-12/MBU/2012","year","2012","published_date","2012-08-24","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","eb707cc6-d8ee-43db-8a75-fdaca6c19eb3","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara","short_name","Permen BUMN","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Badan Usaha Milik Negara","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA
2012
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NO. PER-12/MBU/2012, peraturan.go.id
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara TENTANG Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang \r\nBadan Usaha Milik Negara, dalam rangka membantu Dewan \r\nKomisaris/Dewan Pengawas BUMN dalam melaksanakan tugasnya \r\nmewujudkan pengawasan yang efektif, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas \r\nBUMN wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lain \r\nyang ditetapkan oleh Menteri; \r\nb. bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai komite audit dan komite lain telah \r\nditetapkan, terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor \r\nPER-10/MBU/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Organ Pendukung Dewan \r\nKomisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara; \r\nc. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan peran organ pendukung \r\nDewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, perlu dilakukan \r\npenyempurnaan pengaturan mengenai Komite Audit dan Komite Lain serta \r\nOrgan Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN lainnya; \r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf \r\nb, dan huruf c di atas, serta memperhatikan ketentuan Pasal 70 ayat (4) \r\nUndang-undang Nomor 19 Tahun 2003, Pasal 73 dan Pasal 74 ayat (2) \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, serta Pasal 18 ayat (4) \r\nPeraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011, perlu \r\nmenetapkan Peraturan Menteri Negara BUMN tentang Organ Pendukung \r\nDewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara; \n : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); \r\n2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3913); \r\n3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan \r\nKedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan \r\nPerseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan \r\nJawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305); \r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, \r\nPengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 4556); \r\n5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan \r\nOrganisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah \r\nterakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 206. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan \r\nFungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi \r\nEselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah \r\nterakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011; \r\n7. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; \n Ketentuan Umum; Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN; KOmite-Komite; Lain-lain; Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2012. \n Mencabut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik \r\nNegara Nomor: PER-10/MBU/2012 tanggal 24 Atli 2012 tentang Organ Pendukung Dewan \r\nKomisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara \n 13 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-10/MBU/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan peran organ pendukung Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN dengan menyempurnakan pengaturan mengenai Komite Audit dan komite lain. Berdasarkan Pasal 70 UU No. 19 Tahun 2003, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lain. Organ pendukung ini dapat terdiri dari Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Komite Audit, dan satu komite lain jika diperlukan. Anggota komite dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau dari luar perusahaan. Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas bertugas membantu dalam persiapan rapat, administrasi dokumen, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Komite Audit bertugas memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan pelaksanaan tugas auditor. Penghasilan anggota komite ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan tidak boleh melebihi persentase tertentu dari gaji Direktur Utama.

","transitional_provisions","1. BUMN yang telah membentuk Sekretariat dan Komite wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.\n2. Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas serta anggota Komite yang telah menjabat melebihi batas waktu maksimal berdasarkan Peraturan Menteri ini, tidak dapat lagi melanjutkan jabatannya.\n3. Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas serta anggota Komite yang menjabat saat ini, hanya dapat melanjutkan jabatannya sampai dengan akumulasi masa jabatan mencapai batas waktu maksimal berdasarkan Peraturan Menteri ini.\n4. Akumulasi masa jabatan seseorang sebagai Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan anggota Komite pada satu BUMN maksimal selama 5 (lima) tahun.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Permen BUMN No. PER-10/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/176703/permen-bumn-no-per-10mbu2012-tahun-2012","0fb998e1-3a8b-4273-b8b3-4cbb4e23df23","revoked_by",[101],{"_94":102,"_96":103,"_36":104},"Permen BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 Tahun 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/181405/permen-bumn-no-per-11mbu072021-tahun-2021","baf3c59f-965c-4f64-b7ae-2ebc63318aa8","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[113],{"_94":114,"_96":115,"_36":116},"Permen BUMN No. PER-06/MBU/04/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Megara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/176700/permen-bumn-no-per-06mbu042021-tahun-2021","962df79c-0c47-4a6b-bd39-fdf94b8bdc7f","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF STATE-OWNED ENTERPRISES
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE-OWNED ENTERPRISES
NUMBER: PER- 12/MBU/2012
ON
SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS/BOARD OF SUPERVISORS
STATE-OWNED ENTERPRISES

MINISTER OF STATE-OWNED ENTERPRISES,

Considering :

that based on Article 70 of Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, in order to assist the Board of Commissioners/Board of Supervisors of BUMN in carrying out their duties to realize effective supervision, the Board of Commissioners/Board of Supervisors of BUMN is obliged to form an Audit Committee and may form other committees determined by the Minister.
that further provisions regarding the audit committee and other committees have been stipulated, most recently based on Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-10/MBU/2012 dated July 24, 2012 concerning Supporting Organs of the Board of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c93374cc-b6b0-4d40-8853-4440c031a1ca","actionData","errors"]