[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c9297f3a-56b6-4d2e-9b6e-2ae8ad2cc2b6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran Pensiun yang Belum Dibayarkan","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.05/2018","number","70/PMK.05/2018","year","2018","published_date","2018-07-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pembayaran Pensiun yang Belum Dibayarkan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBAYARAN - PENSIUN - TATA CARA
2018
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 70/PMK.05/2018, BN.2018/NO.881, jdih.kemenkeu.go.id : 8 hlm.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Tata Cara Pembayaran Pensiun yang Belum Dibayarkan
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016 dan Nomor 18/PUU-XV/2017, antara lain ditetapkan bahwa Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Pensiun yang Belum Dibayarkan \n UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355) \n Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Peraturan Menteri ini mengatur tata cara pembayaran Pensiun yang belum dibayarkan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) sejak tanggal 14 Januari 2004, yang meliputi Pensiun diri sendiri, pensiun janda/duda, tunjangan yatim dan/atau piatu, tunjangan orang tua, dan pensiun terusan. Pihak yang dapat mengajukan permintaan pembayaran Pensiun yang belum dibayarkan terdiri dari penerima pensiun atau ahli waris penerima pensiun. Penerima Pensiun atau ahli waris penerima Pensiun mengajukan permintaan pembayaran Pensiun kepada PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero) untuk selanjutnya dilakukan verifikasi yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam pembayaran Pensiun oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2018. \n - \n - \n 12 HLM, Lampiran halaman 9 s.d. 12. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk mengatur tata cara pembayaran pensiun yang belum dibayarkan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) sejak 14 Januari 2004. Latar belakang peraturan ini adalah untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai kedaluwarsa hak pensiun bertentangan dengan UUD 1945. Peraturan ini menetapkan bahwa pihak yang dapat mengajukan pembayaran adalah penerima pensiun atau ahli warisnya, termasuk pensiunan pejabat negara, PNS, purnawirawan TNI, dan pensiunan anggota Polri. Proses pengajuan dan verifikasi dilakukan oleh PT Taspen dan PT Asabri sesuai mekanisme yang berlaku. Jika verifikasi memenuhi syarat, pembayaran dilakukan; jika tidak, permintaan dikembalikan untuk diperbaiki. PT Taspen dan PT Asabri bertanggung jawab atas kebenaran pembayaran.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[104],{"_105":106,"_107":108,"_36":109},"text","PMK No. 229/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Pensiun yang Belum Dibayarkan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/157291/pmk-no-229pmk052020","3b9753a1-fca1-4c21-8a36-d074778cbbc5","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 70/PMK.05/2018
CONCERNING
PROCEDURES FOR PAYMENT OF
UNPAID PENSIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the provisions of Article 40 paragraph (1) of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury, pension rights whose submission has exceeded 5 (five) years since the right to claim arose, have been declared expired by PT Taspen (Persero) and PT Asabri (Persero);
that based on the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XIV/2016 and Number 18/PUU-XV/2017, it is stipulated, among other things, that Article 40 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury are contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and do not have binding legal force as long as they are interpreted as being

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c9297f3a-56b6-4d2e-9b6e-2ae8ad2cc2b6","actionData","errors"]