[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c8f8466c-4482-487b-b6b4-04ed221eab91","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_99":100,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2017","number","31","year","2017","published_date","2018-04-27","effective_date","2018-05-08","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 31, BN.2017/No.662, jdih.dephub.go.id : 22 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2018. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan ini ditetapkan untuk menata kembali organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) sebagai bagian dari penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan STPI dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi di bidang penerbangan.

Ketentuan Substansial

STPI berada di bawah Kementerian Perhubungan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Pembinaan akademik dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tinggi, sedangkan pembinaan administratif dan operasional dilakukan oleh Menteri Perhubungan. STPI dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh tiga Wakil Ketua. Organisasi STPI terdiri dari berbagai bagian seperti Senat, Dewan Penyantun, Dewan Pengawas, dan berbagai unit pelaksana akademik dan administrasi. STPI memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan usaha.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlakunya, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan STPI berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, tetap melaksanakan tugas dan fungsi STPI sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Menteri ini.\n2. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlakunya, seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98},"text","Permenhub Nomor 64 Tahun 2000","link","","revoked_by",[101],{"_95":102,"_97":103,"_36":104},"Permenhub No. 47 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Indonesia Curug","https://peraturan.bpk.go.id/Details/149215/permenhub-no-47-tahun-2019","bfdc49ba-b701-4498-a186-39f0e8ab1c94","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER PM 31 OF 2017
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE
OF THE INDONESIAN AVIATION COLLEGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of the Indonesian Aviation College as a government organization that implements the Public Service Agency Financial Management Pattern, it is necessary to reorganize the Organization and Work Procedure of the Indonesian Aviation College;
that as referred to in letter a, the Indonesian Aviation College has obtained the Approval of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia in letter Number B/115/Μ.ΚΤ.01/2017 dated March 7, 2017;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c8f8466c-4482-487b-b6b4-04ed221eab91","actionData","errors"]