For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2019

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Indonesia Curug

Also known as: Permenhub 47/2019 · Permenhub No. 47 Tahun 2019 · Permenhub Nomor 47 Tahun 2019

Status:
Inactive
Effective Date:6 Agustus 2019Publication Date:29 Juli 2019
Struktur Organisasi Pemerintah

Information

TypePeraturan Menteri Perhubungan
ThemeOrganisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Indonesia Curug
LocationKementerian Perhubungan
Effective Date06 Agustus 2019
Publication Date29 Juli 2019
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Revoked By

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 662)

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perhubungan melalui perubahan kelembagaan dari Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia menjadi Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012, organisasi dan tata kerja PPI Curug disusun untuk menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang penerbangan. PPI Curug berada di bawah Kementerian Perhubungan dan dipimpin oleh seorang Direktur. Tugas PPI Curug meliputi penyusunan rencana pendidikan, pelaksanaan pendidikan vokasi, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengembangan sistem penjaminan mutu. Selain itu, PPI Curug juga bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi akademik, keuangan, dan pengembangan usaha. Struktur organisasi PPI Curug terdiri dari Direktur, Wakil Direktur, Senat, Dewan Penyantun, Dewan Pengawas, dan berbagai unit pendukung lainnya.

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, tetap melaksanakan tugas dan fungsi Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia sampai dengan dibentuk dan diangkat jabatan dan pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku. 2. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

(-)