[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c8ea814a-71d6-449e-80f1-7e8dea77bac5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":92,"_94":95,"_102":103,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah","short_title","Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2025","number","11","year","2025","published_date","2025-04-09","effective_date","2025-04-22","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","361d828a-75ec-4544-b1ef-446dadfdac55","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Hukum","short_name","Permenkum","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"f38dcfcd-5d46-4297-b2ec-bbe075f94286","Reformasi Birokrasi Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Hukum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penilaian - Indeks Reformasi Hukum - Kementerian/Lembaga - Pemerintah Daerah
2025
Peraturan Menteri Hukum NO. 11, BN 2025 (272) : 4 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Hukum TENTANG Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:	\n \n Terdapat perubahan nomenklatur Kementerian Hukum berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum sehingga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah perlu diganti. \n Dasar hukum Permenkum ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 155 Tahun 2024; dan Permenkum No. 1 Tahun 2024. \n Permenkum ini mengatur mengenai Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Penilaian Indeks Reformasi Hukum merupakan pengukuran\r\nreformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi, dan deregulasi aturan dan penguatan sistem regulasi di Indonesia. Penilaian Indeks Reformasi Hukum dikoordinasikan oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Hukum ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2025. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 571), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 571).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Latar belakangnya adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan penilaian indeks reformasi hukum guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, serta adanya perubahan nomenklatur Kementerian Hukum berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pengukuran reformasi hukum melalui identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi, dan deregulasi aturan, serta penguatan sistem regulasi di Indonesia. Penilaian Indeks Reformasi Hukum dikoordinasikan oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan terdiri atas penilaian untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Penilaian untuk Kementerian/Lembaga meliputi variabel seperti tingkat koordinasi Kementerian Hukum, kompetensi perancang peraturan perundang-undangan, kualitas re-regulasi atau deregulasi, dan penataan database peraturan perundang-undangan. Pedoman teknis penilaian ditetapkan oleh Menteri dan menjadi acuan dalam tahapan sosialisasi, pendampingan, verifikasi awal, pengunggahan data dukung, penilaian mandiri, submit berita acara, serta validasi dan penilaian oleh Tim Penilai Nasional.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Permenkumham No. 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/304500/permenkumham-no-23-tahun-2024","c4bf933e-e4ed-4f02-b6f1-c3ecaf96026a","revoked_by",[104],{"_97":105,"_99":106,"_36":107},"Permenkum No. 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/350894/permenkum-no-44-tahun-2025","6ecec4f1-923e-4cfa-9532-aeafaaf396f0","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 11 OF 2025
ON
ASSESSMENT OF THE LEGAL REFORM INDEX AT MINISTRIES/INSTITUTIONS
AND REGIONAL GOVERNMENTS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to optimize the implementation of the legal reform index assessment at ministries/institutions and regional governments to realize a clean and accountable bureaucracy, it is necessary to conduct an assessment of the legal reform index at ministries/institutions and regional governments effectively, efficiently, measurably, consistently, in an integrated manner, institutionally and sustainably;
that there is a change in the nomenclature of the Ministry of Law based on Presidential Regulation Number 155 of 2024 concerning the Ministry of Law so that Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 23 of 2024 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c8ea814a-71d6-449e-80f1-7e8dea77bac5","actionData","errors"]