[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c8c45618-f95e-4401-b5db-3ec1749b49dd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Serta Pemakaian Mobil Lavactory / Wc Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin No. 9 Tahun 2013","number","9","year","2013","published_date","2013-08-19","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin","place_of_enactment","Sekayu","theme","Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Serta Pemakaian Mobil Lavactory / Wc Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI - PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN - KAKUS SERTA PEMAKAIAN - MOBIL LAVACTORY / WC UMUM
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2013/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Serta Pemakaian Mobil Lavactory / Wc Umum
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun \r\n2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam\r\nupaya mengintesifkan penerimaan pendapatan asli daerah\r\n(PAD) yang membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah,\r\nmaka perlu mengatur kembali Pajak dan Retribusi \n Dasar Hukum dalam pepraturan ini adalah ; pasal 18 ayat (6) ;U no 28 Tahun 1959;UU No 8 Tahun 1981;UU no 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008;UU No 33 Tahun 2004;UU No 28 Tahun 2009;UU No 32 Tahun 2009;UU no 12 Tahun 2011;PP No 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No 58 Tahun 2010;PP No 58 Tahun 2005;PP No 27 Tahun 1999;PP No 38 Tahun 2007;PP no 69 Tahun 2010;Permendagri No 13 Tahuun 2006;Perda No 2 Tahun 2008;Perda No 5 Tahun 2008;Perbup No 60 Tahun 2008 \n Materi pokok dalam peraturan ini adalah : ASAS DAN TUJUAN,PENYELENGGARAAN PENYEDIAAN DAN / ATAU PENYEDOTAN\r\nKAKUS SERTA PEMAKAIAN MOBIL LAVACTORY/WC UMUM ,NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI,GOLONGAN RETRIBUSI,CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JAS,PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR \r\nDAN BESARNYA TARIF,STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI,WILAYAH PEMUNGUTAN,TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI ,TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI, \r\nPEMANFAATAN DAN KEBERATAN\r\n ,PENGGURANGAN, KERINGANAN DAN \r\nPEMBEBASAN RETRIBUSI\r\nPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARA\r\n PENAGIHAN,KEDALUWARSA PENAGIHAN ,INSENTIF PEMUNGUT,SANKSI ADMINISTRATIF ,PENYIDIKAN ,\r\nKETENTUAN PIDANA ,\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 14 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus serta Pemakaian Mobil Lavatory/WC Umum di Kabupaten Musi Banyuasin. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk mengintensifkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dan melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang bersih, rapi, dan indah, memberikan arahan untuk mentaati budaya bersih, menumbuhkembangkan kondisi lingkungan yang tertata rapi dan indah, serta meningkatkan kesehatan masyarakat.

Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemeliharaan Lampu Jalan Kabupaten Musi Banyuasin bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus serta pemakaian mobil lavatory/WC umum. Pelayanan ini meliputi pembersihan dan penyedotan septic tank, pengangkutan dan pembuangan limbah, serta penyediaan dan pembersihan mobil lavatory/WC umum.

Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus serta pemakaian mobil lavatory/WC umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecuali yang disediakan oleh BUMN, BUMD, atau pihak swasta. Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tersebut. Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Tarif retribusi diukur berdasarkan ukuran septic tank untuk penyedotan kakus dan hari untuk pemakaian mobil lavatory/WC umum, serta lokasi/wilayah. Prinsip penetapan tarif memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian. Tarif dapat ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Struktur tarif retribusi adalah sebagai berikut:

Penyedotan Kakus/WC:
Bangunan dengan septic tank ukuran 0 M3 sampai dengan 3 M3: Rp. 250.000,-
Untuk luar kota ditambah biaya transportasi.
Pemakaian Mobil Lavatory/WC umum:
Dalam Kota: Rp. 200.000,-/Perhari
Luar Kota: Rp. 300.000,-/Perhari

Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus di muka pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD kepada Kepala Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang dan ditagih dengan STRD.\n2. Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.\n3. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi terhutang.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Musi Banyuasin No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/280753/perda-kab-musi-banyuasin-no-8-tahun-2023","3a0f2174-d805-4f5b-9a98-1f990d23ebc0","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MUSI BANYUASIN REGENCY
NUMBER 09 YEAR 2013
ON
FEE FOR THE PROVISION AND/OR REMOVAL OF LATRINE
AND THE USE OF LAVACTORY CAR / PUBLIC TOILET

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MUSI BANYUASIN,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Fees and in an effort to intensify the receipt of local original income (PAD) that finances the implementation of regional government, it is necessary to re-regulate Taxes and Fees;
that in order to implement environmentally sound development, namely the creation of a clean, healthy, beautiful and comfortable environment and to raise public awareness, it is necessary to collect fee payments for latrine removal services and the use of lavatory cars/public toilets;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to form

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c8c45618-f95e-4401-b5db-3ec1749b49dd","actionData","errors"]