[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c81ba337-11a8-41c4-bb69-d9c4e1b1ae46","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2023 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyelenggara Lelang","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8/PMK.06/2023","number","8/PMK.06/2023","year","2023","published_date","2023-01-31","effective_date","2023-05-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"b5c5dd8f-2ef3-4f5c-bbaa-423f933e7011","Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyelenggara Lelang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2023
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 8/PMK.06/2023, BN.2023/NO. 132; https:jdih.kemenkeu.go.id : 23 Hlm
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyelenggara Lelang
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2023. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.06/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Balai Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1562).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam kegiatan lelang, serta mendukung pencantuman identitas orang atau korporasi dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dan pemblokiran secara serta merta. Peraturan ini mengatur penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) bagi Penyelenggara Lelang, yang meliputi KPKNL, Kantor Pejabat Lelang Kelas II, dan Balai Lelang. PMPJ mencakup identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi Pengguna Jasa, serta kewajiban menyusun kebijakan, prosedur, dan pengendalian internal terkait PMPJ. Penyelenggara Lelang wajib mengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko, mengidentifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), dan melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK. Balai Lelang sebagai Penyelenggara Lelang wajib menerapkan PMPJ lebih mendalam terhadap Pengguna Jasa berisiko tinggi, termasuk Politically Exposed Persons (PEP). Peraturan ini juga mengatur mengenai penatausahaan dan pelaporan dokumen, sistem informasi dan pencatatan transaksi, serta evaluasi kepatuhan terhadap penerapan PMPJ oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Kantor Pejabat Lelang Kelas II dan Balai Lelang wajib melakukan penyesuaian kebijakan, prosedur, dan pengendalian internal dan menyampaikan kepada PPATK paling lambat 6 (enam) bulan sejak mulai berlakunya Peraturan Menteri ini.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Kantor Pejabat Lelang Kelas II dan Balai Lelang yang melanggar kewajiban dan/atau larangan yang diatur dalam peraturan ini dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif yang dijatuhkan kepada Pejabat Lelang Kelas II meliputi peringatan tertulis, pembebastugasan, dan/atau pemberhentian tidak dengan hormat.\n3. Balai Lelang yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau melakukan pelanggaran dikenakan sanksi berupa surat peringatan, surat peringatan terakhir, pembekuan izin operasional, dan/atau pencabutan izin operasional.","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PMK No. 156/PMK.06/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/112859/pmk-no-156pmk062017","fe388749-0dd2-4f6e-a1b7-a1585c11ce50","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY
REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 8/PMK.06/2023
ON
IMPLEMENTATION OF KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES
FOR AUCTION ORGANIZERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to improve the effectiveness of preventing and combating money laundering and terrorism financing, supporting the inclusion of the identity of persons or corporations in the list of proliferation financing of weapons of mass destruction, and immediate blocking through reporting of auction transactions and as a form of implementing sectoral risk assessment of auctions, it is necessary to regulate the implementation of know your customer principles for auction organizers;
that in the implementation of know your customer principles, simplification and regulation are needed for the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c81ba337-11a8-41c4-bb69-d9c4e1b1ae46","actionData","errors"]