[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c8120d94-5052-4d2f-a446-a0fac104078d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2012","number","12","year","2012","published_date","2012-07-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Ambon","place_of_enactment","Ambon","theme","Retribusi Pelayanan Pasar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi pelayanan pasar
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2012/12,TLD NO.266, LL SEKOT AMBON : 12 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:	\n \n Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerimtahan daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan retribusi pelayanan pasar yang diatur dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2003 Nomor 1 Seri C Nomor 01 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang retribusi pelayanan pasar. \n Pasal 18 Ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 15 Tahun 1995; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PERDA KOTA AMBON No. 7 Tahun 2008. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pasar. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2012. \n Penjelasan 5 Hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2003 Nomor 1 Seri C Nomor 01).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan tujuan untuk menyediakan sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Latar belakangnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebabkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2003 tidak sesuai lagi dengan perkembangan.

Peraturan ini mengatur retribusi pelayanan pasar yang digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar seperti kios, los, pelataran, dan fasilitas lainnya yang disediakan khusus untuk pedagang, kecuali fasilitas yang dimiliki atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati fasilitas pasar, yang diwajibkan membayar retribusi.

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas (halaman/pelataran, los, kios), jenis lokasi, dan jangka waktu pemakaian. Tarif retribusi berbeda untuk setiap kelas pasar (Kelas I, II, III, IV) dan jenis fasilitas penunjang seperti MCK, air, kebersihan, dan parkir. Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, dan penetapannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan seperti karcis, kupon, dan kartu langganan. Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan disetor ke kas daerah. Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, serta mengizinkan pengangsuran retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu.

","transitional_provisions","1. Segala pungutan yang dilakukan baik sebelum maupun pada saat Peraturan Daerah ini dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terhutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[103],{"_104":105,"_106":107,"_36":108},"text","PERDA Kota Ambon No. 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/120690/perda-kota-ambon-no-17-tahun-2017","b7cd3d05-6b47-495f-a6e5-6159a3cd4e73","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF AMBON CITY
NUMBER - 12 YEAR 2012
ON
MARKET SERVICE CHARGES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF AMBON,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that Local Fees are an important source of local revenue to finance the administration of local government;
that with the enactment of Law Number 28 Year 2009 on Regional Taxes and Regional Fees, the collection of Market Service Charges regulated by Regional Regulation of Ambon City Number 7 Year 2003 (Regional Gazette of Ambon City Year 2003 Number 1 Series C Number 01 is no longer in accordance with developments and needs to be replaced;
that based on the considerations as intended in letters a, and b, it is necessary to establish a Regional Regulation on Market Service Charges;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Article 18 paragraph (6); The 1945 Constitution of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c8120d94-5052-4d2f-a446-a0fac104078d","actionData","errors"]