[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c7ec7f79-3f5a-46ed-a80a-eb1d304a2e02","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 12 Tahun 2019","number","12","year","2019","published_date","2019-09-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bontang","place_of_enactment","Bontang","theme","Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK DAERAH
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2019/No.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka peningkatan efektifitas pelaksanaan\r\nPajak Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap\r\nPerda No.9 Tahun 2010 tentang Pajak\r\nDaerah. \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perda No.9 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No.1 Tahun 2019. \n Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun\r\n2010 tentang Pajak Daerah, dengan perubahan pada Ketentuan Pasal 58 ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:\r\n(4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan\r\nsebesar: \r\na. Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk Wajib Pajak\r\nBadan;dan \r\nb. Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk Wajib Pajak\r\npribadi.\r\n(5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang\r\nditerima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga\r\nsedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu\r\nderajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk\r\nsuami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak\r\nditetapkan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta \r\nrupiah). \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2019. \n Perda No.9 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No.1 Tahun 2019, diubah \n 5 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah ketentuan Pasal 58 ayat (4) dan ayat (5) dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Perubahan ini terkait dengan besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini dilakukan dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan Pajak Daerah.

Ketentuan Substansial:

Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,00 untuk Wajib Pajak Badan dan Rp.80.000.000,00 untuk Wajib Pajak pribadi.
Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp350.000.000,00.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","PERDA Kota Bontang No. 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/72023/perda-kota-bontang-no-9-tahun-2010","6f431f6a-a7e7-4cee-be1b-2af7e8a47416","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BONTANG
EAST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BONTANG CITY
NUMBER 12 OF 2019
CONCERNING
THIRD AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 9 OF 2010
CONCERNING REGIONAL TAXES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BONTANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that in order to improve the effectiveness of the implementation of Regional Taxes, it is necessary to amend Regional Regulation Number 9 of 2010 concerning Regional Taxes; \n that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Third Amendment to Regional Regulation Number 9 of 2010 concerning Regional Taxes; \n \n
In View of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 47 of 1999 concerning the Establishment of Nunukan Regency, Malinau Regency, West Kutai Regency, East Kutai

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c7ec7f79-3f5a-46ed-a80a-eb1d304a2e02","actionData","errors"]