[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c767fdc2-6a20-4448-9986-d4756653b5fe","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2018","number","3","year","2018","published_date","2018-06-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanah Laut","place_of_enactment","Pelaihari","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2018/NO.03
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka meningkatkan\r\nPendapatan Asli Daerah maka Nilai\r\nJual Objek Pajak Tidak Kena Pajak\r\n(NJOPTKP) sebagaimana diatur\r\ndalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2013\r\ntentang Pajak Bumi dan Bangunan\r\nPerdesaan dan Perkotaan perlu\r\ndilakukan perubahan. \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 49 Tahun\r\n1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun\r\n1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun\r\n1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun\r\n1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun\r\n1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun\r\n2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun\r\n2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun\r\n2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun\r\n2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun\r\n2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun\r\n2011; Undang – Undang Nomor 23 Tahun\r\n2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun\r\n2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27\r\nTahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 135\r\nTahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 136\r\nTahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 14\r\nTahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58\r\nTahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69\r\nTahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91\r\nTahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18\r\nTahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12\r\nTahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri\r\nNomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor\r\n11/PMK.07/2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor\r\n148/PMK.07/2010; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah\r\nTingkat II Tanah Laut Nomor 13\r\nTahun 1992; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah\r\nLaut Nomor 4 Tahun 2013. \n Beberapa ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten \r\nTanah Laut Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi \r\ndan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diubah sebagai berikut : Ketentuan Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1\r\nditambah beberapa angka dan mengubah bunyi\r\nangka 8; Ketentuan Bab III Dasar Pengenaan, Tarif dan\r\nCara Perhitungan Pajak pada Pasal 5 ayat (4)\r\ndiubah, sehingga Pasal 5 ayat (4) yang semula\r\nberbunyi “(4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak\r\nTidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar\r\nRp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)”; Ketentuan Bab III Dasar Pengenaan Tarif dan\r\nCara Perhitungan Pajak pada Pasal 6 ditambah 1\r\n(satu) huruf yaitu huruf c yang berbunyi \"Hasil perhitungan pokok ketetapan pajak yang\r\nnilai perhitungannya Rp. 1,- (satu rupiah)\r\nsampai dengan Rp.n9.999,- (sembilan ribu\r\nsembilan ratus sembilan puluh sembilan\r\nrupiah) dibulatkan menjadi Rp. 10.000,-\r\n(sepuluh ribu rupiah). \"; Ketentuan Bab VIII Tata Cara Pembayaran dan\r\nPenelitian diubah dan pada Pasal 13 ditambah 2\r\n(dua) ayat yang berbunyi: (3) Bupati dapat menugaskan Pemerintah Desa\r\nuntuk melaksanakan sebagian tugas\r\npendataan dan pemungutan Pajak Bumi dan\r\nBangunan Perdesaan dan Perkotaan. (4) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan\r\npajak bumi dan bangunan perdesaan dan\r\nperkotaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan\r\nBupati. ; Ketentuan Bab XVII Insentif Pemungutan pada\r\nPasal 26 ditambah 3 (tiga) ayat; dan Ketentuan Bab XIX Sanksi ditambah 1 (satu)\r\nbagian dan pasal yaitu Bagian Ketiga Sanksi\r\nSosial Pasal 34 A. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018. \n 25 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Perubahan tersebut meliputi:

Ketentuan Umum: Penambahan beberapa definisi istilah dalam Bab I Pasal 1, termasuk definisi Pemerintah Pusat, Daerah, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, DPRD, Peraturan Bupati, Badan Pendapatan Daerah, Pejabat, Badan, Subjek Pajak, Wajib Pajak, Penanggung Pajak, Kas Daerah, NPWPD, PBB-P2, Bumi, Bangunan, NJOP, NJOPTKP, SPOP, SPPT, SKPD, SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Banding, Pemeriksaan, Penyidikan tindak pidana, Penyidik, Jurusita Pajak, Surat Paksa, dan Penagihan seketika dan sekaligus.
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP): Perubahan besaran NJOPTKP pada Pasal 5 ayat (4) dari Rp. 15.000.000 menjadi Rp. 10.000.000 untuk setiap wajib pajak.
Tarif Pajak: Penambahan huruf c pada Pasal 6 yang mengatur pembulatan hasil perhitungan pokok ketetapan pajak menjadi Rp. 10.000 jika nilai perhitungannya antara Rp. 1 sampai Rp. 9.999.
Tata Cara Pembayaran: Perubahan dan penambahan ayat pada Bab VIII Pasal 13, yang mengatur pembayaran pajak dengan SSPD, batas waktu pelunasan pajak paling lama 6 bulan sejak tanggal diterbitkannya SPPT, penugasan Pemerintah Desa untuk melaksanakan sebagian tugas pendataan dan pemungutan PBB-P2, dan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan Peraturan Bupati.
Insentif Pemungutan: Penambahan ayat pada Bab XVII Pasal 26, yang mengatur pemberian insentif kepada instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah berdasarkan capaian kinerja tertentu, pemberian insentif ditetapkan melalui APBD, tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian penghargaan lunas kepada petugas pemungut pajak bumi dan bangunan untuk memotivasi tercapainya target, bentuk dan tata cara pemberian penghargaan lunas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dan wajib pajak atas kepatuhannya dalam membayar pajak dapat diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Sanksi Sosial: Penambahan Bagian Ketiga Sanksi Sosial Pasal 34 A, yang mengatur pemberian teguran tertulis berupa surat peringatan apabila wajib pajak belum melunasi tagihan pajaknya sesuai ketetapan sampai batas tertentu, dan pemasangan papan peringatan jika surat peringatan sampai dengan yang ketiga tidak diindahkan oleh wajib pajak.

\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","PERDA Kab. Tanah Laut No. 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/22924/perda-kab-tanah-laut-no-4-tahun-2013","6d11d903-f18d-405a-932a-0f6b37274ff5","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF TANAH LAUT REGENCY
NUMBER 3 OF 2018
REGENT OF TANAH LAUT
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TANAH LAUT REGENCY
NUMBER 3 OF 2018
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF
TANAH LAUT REGENCY NUMBER 4 OF 2013
CONCERNING LAND AND BUILDING TAX
RURAL AND URBAN

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TANAH LAUT,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering :

that in order to increase
Local Own-Source Revenue, the Taxable
Value of Tax Object Not Subject to Tax
(NJOPTKP) as stipulated
in the Regional Regulation of the Regency of
Tanah Laut Number 4 of 2013
concerning Land and Building Tax
Rural and Urban needs to
be amended;
that based on the considerations
as referred to in letter
a, it is necessary to stipulate a Regulation
of the Tanah Laut Regency
concerning Amendment to the Regulation
of the Tanah Laut Regency
Number 4 of 2013 concerning Tax
Land and Building Rural and
Urban;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c767fdc2-6a20-4448-9986-d4756653b5fe","actionData","errors"]