[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c6df94be-5c53-4954-871d-519a45bc2e7b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perhubungan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2023","number","7","year","2023","published_date","2023-10-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pekalongan","place_of_enactment","Pekalongan","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perhubungan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan perhubungan
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2023/NOMOR.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perhubungan
ABSTRAK:	\n \n bahwa Perhubungan mempunyai peran yang strategis \r\ndalam mendukung pembangunan sebagai bagian dari\r\nupaya mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana \r\ndiamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada\r\nmasyarakat, menjaga kelancaran, ketertiban dan\r\nkeselamatan lalu lintas orang dan barang di Kota\r\nPekalongan perlu pengaturan penyelenggaraan\r\nperhubungan; bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13\r\nTahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perhubungan\r\nperlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan\r\nkebutuhan masyarakat sehingga dilakukan perubahan; \r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka\r\nperlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan\r\nAtas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13\r\nTahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perhubungan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2015; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 3, perubahan Pasal 4, perubahan Judul pada Bab IV, perubahan ayat (3) Pasal 10, perubahan ayat (1) Pasal 11, penghapusan ayat (4) Pasal 11, penambahan ayat (5) sampai dengan ayat (9) Pasal 11, perubahan Pasal 12, perubahan Pasal 13, perubahan ayat (1) Pasal 19, penghapusan ayat (4) Pasal 19, perubahan ayat (1) Pasal 22, penghapusan ayat (3) Pasal 22, perubahan ayat (1) Pasal 31, penghapusan ayat (2) Pasal 31, perubahan Pasal 33 ayat (4), perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 35, perubahan ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 37, perubahan ayat (2) Pasal 38, perubahan Pasal 39, perubahan Pasal 40, perubahan Pasal 41, penghapusan Pasal 45, perubahan ayat (2) Pasal 53, penghapusan huruf a ayat (3) Pasal 53, perubahan huruf b ayat (3) Pasal 53, penghapusan Pasal 67, perubahan Pasal 74, penyisipan Pasal 74A, penghapusan Pasal 75 dan Pasal 76, penambahan ayat (2) Pasal 80, penambahan ayat (2) Pasal 81, penambahan ayat (2) Pasal 82, penambahan ayat (2) Pasal 83, penghapusan Pasal 93, perubahan ayat (2) Pasal 105, perubahan Bagian Kedua Bab IV, perubahan Bagian Ketiga Bab IV, penghapusan Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, perubahan Judul Bab XV, perubahan ayat (2) Pasal 113, penambahan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 113, penghapusan Pasal 114 dan Pasal 115, perubahan Judul pada Bab XX, penghapusan Pasal 127 dan Pasal 128, perubahan Pasal 129, perubahan ayat (2) Pasal 132. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2023. \n Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2015 diubah. \n 25 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 13)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan LLAJ yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu, mendorong etika berlalu lintas dan budaya keselamatan, serta menegakkan hukum dalam penyelenggaraan LLAJ di Kota Pekalongan. Ruang lingkupnya meliputi penyelenggaraan LLAJ, jaringan LLAJ, terminal penumpang tipe C, pengujian dan pemeriksaan kendaraan bermotor, dampak lingkungan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas, angkutan, pembinaan pemakai jalan, penanggulangan kecelakaan lalu lintas, perparkiran, penindakan kendaraan bermotor, forum LLAJ, sistem informasi dan komunikasi, SDM di bidang perhubungan, peran serta masyarakat, ketentuan penyidikan, pengawasan dan pengendalian, serta ketentuan pidana.

Beberapa ketentuan substansial yang diatur meliputi penggunaan jalan kota berdasarkan fungsi dan kelas jalan, penyediaan perlengkapan jalan seperti APILL, rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat penerangan jalan. Pemerintah Daerah juga merencanakan dan memelihara fasilitas pejalan kaki seperti trotoar dan tempat penyeberangan. Perlakuan khusus diberikan kepada penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit dalam bidang LLAJ. Setiap penyelenggara terminal wajib memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan. Kendaraan bermotor wajib uji harus melakukan uji berkala, dan bengkel umum harus memenuhi persyaratan yang berlaku.

Peraturan ini juga mengatur pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup, persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan kendaraan bermotor, serta kewajiban perusahaan angkutan umum untuk memiliki perizinan berusaha berbasis risiko sektor transportasi. Penyelenggaraan tempat parkir dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan hukum/BUMN/BUMD/BLUD/Perorangan, dengan persyaratan tertentu. Pemerintah Daerah dapat melakukan penindakan kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan parkir.

Analisis dampak lalu lintas wajib dilakukan untuk setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap kewajiban uji berkala Kendaraan Bermotor dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.\n2. Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar ketentuan perizinan, kewajiban mengangkut, mengembalikan biaya, mengganti kerugian, atau mengasuransikan tanggung jawab dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","PERDA Kota Pekalongan No. 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perhubungan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/212469/perda-kota-pekalongan-no-13-tahun-2015","4119a503-db9a-4e12-999a-3ba8769b99ef","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PEKALONGAN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN CITY
NUMBER 7 OF 2023
ABOUT
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 13 OF 2015
CONCERNING THE ORGANIZATION OF TRANSPORTATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PEKALONGAN,

Considering:

that Transportation has a strategic role in supporting development as part of efforts to realize public welfare as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that in order to improve services to the community, maintain the smooth flow, orderliness and safety of road traffic and transport of people and goods in the City of Pekalongan, it is necessary to regulate the organization of transportation;
that Regional Regulation of Pekalongan City Number 13 of 2015 concerning the Organization of Transportation needs to be adapted to legal developments and community needs so that changes are made;
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c6df94be-5c53-4954-871d-519a45bc2e7b","actionData","errors"]