[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c68aaa99-b964-4de8-86c7-705f75f34c70","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan","short_title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2023","number","16","year","2023","published_date","2023-05-17","effective_date","2023-05-22","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","8a973c4c-9508-4afc-b855-d7928253bb5b","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","Permen KKP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Kelautan dan Perikanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2023
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 16, BN 2023 (394): 24 halaman, jdih.kkp.go.id
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2023. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 458).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan (APHP). Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan, yang menugaskan instansi pembina untuk menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional APHP.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional APHP kategori keterampilan dan keahlian.
Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional APHP melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan promosi, beserta persyaratan yang harus dipenuhi.
Target kinerja yang terdiri atas kinerja utama (target Angka Kredit) dan kinerja tambahan (tugas tambahan).
Angka Kredit minimal yang harus dicapai untuk setiap jenjang jabatan APHP kategori keterampilan dan keahlian.
Prosedur pengusulan, penilaian, dan penetapan Angka Kredit.
Kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang jabatan.
Pemberhentian dan pengangkatan kembali dari dan ke dalam Jabatan Fungsional APHP.

Peraturan ini mengatur secara rinci persyaratan dan prosedur terkait dengan Jabatan Fungsional APHP, termasuk pengangkatan, target kinerja, penilaian Angka Kredit, kenaikan pangkat dan jabatan, serta pemberhentian dan pengangkatan kembali.

","transitional_provisions","1. Ketentuan mengenai unsur dan subunsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, Hasil Kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam jabatan fungsional, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang jabatan fungsional bagi Jabatan Fungsional APHP yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.","sanctions","(-)","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Permen KKP No. 14/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/158955/permen-kkp-no-14permen-kp2018-tahun-2018","e8b9a55d-eea6-41e6-9460-f0995ef72c59","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 16 OF 2023
CONCERNING
IMPLEMENTATION GUIDELINES AND TECHNICAL GUIDELINES FOR THE FUNCTIONAL POSITION OF
FISHERIES PRODUCT MARKET ANALYST

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the provisions of Article 54 paragraph (2) letter c of the Regulation of the Minister of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform Number 55 of 2020 concerning the Functional Position of Fisheries Product Market Analyst, the supervisory agency has the duty to prepare implementation guidelines and technical guidelines for the Functional Position of Fisheries Product Market Analyst;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Marine

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c68aaa99-b964-4de8-86c7-705f75f34c70","actionData","errors"]