[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c5f534a7-2366-427c-8884-fc2225de1bdd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Penilai Pemerintah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 64/PMK.06/2016","number","64/PMK.06/2016","year","2016","published_date","2016-04-26","effective_date","2016-10-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penilai Pemerintah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 64/PMK.06/2016, BN.2016/NO.637,jdih.kemenkeu.go.id : 35 hlm.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Penilai Pemerintah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2016. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.06/2014 tentang Penilai Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.06/2016 ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penilai dan pelayanan penilaian di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Peraturan ini mengatur pengangkatan, kewenangan, tanggung jawab, kewajiban, larangan, pembinaan, pengawasan, pembebastugasan, dan pemberhentian Penilai Direktorat Jenderal. Penilai Direktorat Jenderal diangkat oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan harus memenuhi syarat tertentu, termasuk status sebagai Pegawai Negeri Sipil, kesehatan jasmani, pendidikan formal, dan kompetensi di bidang penilaian. Penilai memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian atas barang milik negara, barang jaminan, dan kekayaan negara lainnya. Mereka juga bertanggung jawab atas penilaian yang dilakukan dan nilai yang dihasilkan, serta wajib bertindak independen dan mematuhi standar penilaian dan peraturan perundang-undangan. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah melalui bimbingan teknis, analisis kinerja, dan peningkatan kualitas penilai.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Penilai Direktorat Jenderal yang telah diangkat sebagai Penilai Internal dinyatakan sebagai Penilai Pemerintah dan akan diberikan nomor register Penilai Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. 2. Penilai Direktorat Jenderal yang telah dinyatakan sebagai Penilai Pemerintah namun belum memenuhi syarat pendidikan formal dan syarat jam latihan diberikan waktu 5 (lima) tahun untuk memenuhi persyaratan tersebut terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini. 3. Penilai Direktorat Jenderal yang telah dinyatakan sebagai Penilai Pemerintah diberikan waktu untuk mengucapkan sumpah atau janji paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini. 4. Sebelum mengucapkan sumpah dan janji sampai dengan batas waktu, Penilai Direktorat Jenderal tetap dapat melaksanakan tugas Penilaian.","sanctions","1. Penilai Direktorat Jenderal dikenakan sanksi berupa pembebastugasan, dalam hal terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 18 huruf b, Pasal 19 dan/atau Pasal 22 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f. 2. Pemberhentian tidak dengan hormat, dalam hal terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 18 huruf a. 3. Sanksi sesuai ketentuan peraturan Kode Etik Penilai Direktorat Jenderal, dalam hal terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 ayat (1) huruf a.","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PMK No. 2/PMK.06/2014 tentang Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/147642/pmk-no-2pmk062014","98502db7-37f8-4b44-920a-b47a9b4772c5","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 64/PMK.06/2016
CONCERNING
GOVERNMENT APPRAISER
WITHIN THE DIRECTORATE GENERAL OF STATE ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to regulate Government Appraisers within the Directorate General of State Assets, Regulation of the Minister of Finance Number 2/PMK.06/2014 concerning Internal Appraisers Within the Directorate General of State Assets has been established;
that in order to improve the quality of appraisers and appraisal services so that they can provide considerations for decision making in the implementation of government administration, it is necessary to improve Regulation of the Minister of Finance Number 2/PMK.06/2014;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c5f534a7-2366-427c-8884-fc2225de1bdd","actionData","errors"]