[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c5a56719-43f6-4a57-9d9c-ef745c626111","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 29 Tahun 2008 tentang Irigasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 29 Tahun 2008","number","29","year","2008","published_date","2008-10-10","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantul","place_of_enactment","Bantul","theme","Irigasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Irigasi
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 29, LD.2008/NO.6.SERI.D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Irigasi
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: a. bahwa irigasi merupakan salah satu komponen penting pendukung\r\npembangunan pertanian dalam rangka melestarikan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani, oleh karena itu perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efektif dan efisien untuk menjamin keberlanjuta sistem irigasi dan hak guna air untuk irigasi; b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, perlu diatur dalam Peraturan Daerah; \n Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007; \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Azas; Maksud, dan Tujuan; Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi; Kelembagaan Pengelolaan Irigasi; Wewenang dan Tanggung Jawab; Partisipasi Masyarakat Petani Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi; Pemberdayaan; Pengelolaan Air Irigasi; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pengelolaan Jaringan Irigasi; Pengelolaan Aset Irigasi; Pembiayaan; Alih Fungsi Lahan Beririgasi; Koordinasi Pengelolaan Sistem Irigasi; Pengawasan; Larangan-Larangan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2008. \n Jumlah Halaman: 25 hlm. Penjelasan: 12 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang irigasi di Kabupaten Bantul. Latar belakangnya adalah pentingnya irigasi dalam mendukung pembangunan pertanian, menjaga ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi pertanian melalui keberlanjutan sistem irigasi.

Ketentuan Substansial:

Azas dan Tujuan Irigasi: Irigasi diselenggarakan berdasarkan azas demokratis, gotong royong, transparan, mandiri, dan akuntabel. Tujuannya adalah untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal.
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi: Dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air secara terpadu, melibatkan semua pihak yang berkepentingan, dan memperhatikan kepentingan masyarakat petani.
Kelembagaan Pengelolaan Irigasi: Meliputi instansi yang membidangi irigasi, P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air), dan Komisi Irigasi. P3A wajib dibentuk secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.
Wewenang dan Tanggung Jawab: Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menetapkan kebijakan, melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder, memberikan izin penggunaan air tanah, serta memfasilitasi penyelesaian sengketa. Pemerintah desa bertanggung jawab atas sistem irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa. P3A/GP3A/IP3A bertanggung jawab atas pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier.
Partisipasi Masyarakat Petani: Meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan irigasi.
Pemberdayaan: Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A melalui strategi dan program pemberdayaan.
Pengelolaan Air Irigasi: Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai dan hak guna usaha. Penyediaan air irigasi direncanakan berdasarkan prakiraan ketersediaan air dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam. Pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi.
Pengembangan Jaringan Irigasi: Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air.
Pengelolaan Jaringan Irigasi: Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual mutu. Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan.
Pengelolaan Aset Irigasi: Mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pengelolaan aset irigasi.
Pembiayaan: Pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pembiayaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A/GP3A/IP3A.
Alih Fungsi Lahan Beririgasi: Bupati mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi.
Koordinasi Pengelolaan Sistem Irigasi: Dilakukan melalui Komisi Irigasi dan/atau forum koordinasi daerah irigasi.
Pengawasan: Dinas melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

","transitional_provisions","1. Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.\n3. Bagi jaringan irigasi yang telah diserahkan pengelolaannya kepada GP3A dilakukan evaluasi kinerja pengelolaan irigasi dengan ketentuan:\n a. apabila berdasarkan hasil evaluasi kinerja pengelolaan irigasi dinilai layak dan GP3A menyatakan kesanggupannya, pengelolaan irigasi diserahkan kepada GP3A dan seterusnya menjadi tanggungjawab GP3A;\n b. apabila berdasarkan hasil evaluasi kinerja pengelolaan irigasi dinyatakan tidak layak, pengelolaan jaringan irigasi dikembalikan dan menjadi tangung jawab pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;\n c. evaluasi pengelolaan irigasi mulai dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun dan diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya peraturan daerah ini;\n d. selama evaluasi pengelolaan irigasi yang dilakukan belum selesai, pengelolaan irigasi tetap dilakukan oleh GP3A; dan\n e. kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan GP3A.","sanctions","1. Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67, diancam pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.\n3. Selain dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggar wajib mengembalikan seperti keadaan semula atas biaya sendiri.","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","PERDA Kab. Bantul No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/98963/perda-kab-bantul-no-19-tahun-2017","01786091-d459-4f09-8aba-98c2e2a883e7","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANTUL REGENCY
NUMBER 29 YEAR 2008
CONCERNING
IRRIGATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANTUL,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that irrigation is an important component supporting agricultural development in order to preserve food security and improve the welfare of the community, especially farmers, therefore it is necessary to establish policies for the development and management of effective and efficient irrigation systems to ensure the sustainability of irrigation systems and water rights for irrigation;
that as a follow-up to Government Regulation Number 20 of 2006 concerning Irrigation, it needs to be regulated in a Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Bantul Regency concerning Irrigation;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c5a56719-43f6-4a57-9d9c-ef745c626111","actionData","errors"]