[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c592122a-2868-483e-895a-294dce470942","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi","short_title","Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1972","number","3","year","1972","published_date","1972-07-28","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Transmigrasi
1972
Undang-undang (UU) NO. 3, LN. 1972, LL SETNEG : 11 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 1972. \n Dengan berlakunya UU ini, maka dicabut: UU Nomor 29 Prp. Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Transmigrasi dan UU Nomor 5 Prps. Tahun 1965 Tentang Gerakan Nasional Transmigrasi. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Undang-undang Nomor 29 Prp Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 86) jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961\n2. Undang-undang Nomor 5 Prps Tahun 1965 tentang Gerakan Nasional Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 33) jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969","scope_and_parties","policy_content","

Undang-undang ini bertujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan penyebaran penduduk dan meningkatkan pembangunan nasional melalui program transmigrasi. Transmigrasi dianggap sebagai tanggung jawab nasional yang penting untuk pembangunan dan persatuan bangsa. Kebijakan ini mengatur pemindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang kurang penduduk, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup, pembangunan daerah, dan pemanfaatan sumber daya alam. Transmigran berhak mendapatkan tanah dan bantuan dari pemerintah, sementara mereka juga diwajibkan mematuhi peraturan yang berlaku. Pelaksanaan transmigrasi diatur oleh Menteri terkait dan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Daerah asal dan daerah transmigrasi ditetapkan berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi, dan keamanan, dengan keputusan Presiden.

","transitional_provisions","1. Selama peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan Undang-undang ini belum ditetapkan, maka peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini.\n2. Transmigrasi yang sedang dilaksanakan oleh instansi, lembaga swasta dan perorangan pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang ini yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.\n3. Persoalan-persoalan yang ada mengenai tanah dan ganti rugi pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini diselesaikan berdasarkan musyawarah dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini.","sanctions","1. Barang siapa melaksanakan transmigrasi tanpa izin/persetujuan Menteri, dihukum dengan hukuman kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000,-.\n2. Barang siapa memiliki atau atas dasar izin/persetujuan untuk melaksanakan transmigrasi dengan sengaja tidak memberikan tanah pekarangan atau tanah pertanian atau tidak memberikan bantuan atau bimbingan atau hak-hak lainnya menurut ketentuan-ketentuan Pasal 7 dan 8 Undang-undang ini, dihukum dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 300.000,-.\n3. Barang siapa dengan sengaja menghambat penyelenggaraan transmigrasi yang mengakibatkan kerugian bagi pelaksana atau transmigran dihukum dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 300.000,-.\n4. Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan ketidaktenteraman atau kesengsaraan transmigran beserta keluarganya, dihukum dengan hukuman kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000,-.\n5. Apabila tindak pidana tersebut dalam Pasal 16, 17, 18 dan 19 Undang-undang ini dilakukan oleh badan hukum, hukuman dijatuhkan kepada anggota pengurus.\n6. Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang ini dapat memuat sanksi pidana berupa hukuman kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000,-.\n7. Tindak pidana tersebut dalam Pasal 16, 17, 18, 19, 20 dan 21 dianggap sebagai kejahatan.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45942/uu-no-15-tahun-1997","6eca7031-8b41-4845-b8a5-6f3d23134a6e","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3 OF 1972
CONCERNING
BASIC PROVISIONS ON TRANSMIGRATION

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that with the increase in population and the uneven distribution of population, both in terms of the number of available jobs and the potential of Indonesia's natural resources, it is necessary to organize transmigration which is a national responsibility, as one way to the success of development, resilience and national unity;
that in order to carry out transmigration, basic provisions are needed that are in accordance with the spirit of Pancasila and the 1945 Constitution in the form of laws;
that Law Number 29 Prp of 1960 concerning Basic Principles of Transmigration Implementation and Law Number 5 Prps of 1965 concerning the National Transmigration Movement are no longer in accordance with the development of national and regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c592122a-2868-483e-895a-294dce470942","actionData","errors"]